Jombang, LINGKARWILIS.COM – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Jombang mampu menampung lebih dari 2.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Ia juga menegaskan ijazah lulusan Sekolah Rakyat setara dengan sekolah umum dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kamis (22/10/2026) siang.
Kedatangan Mensos disambut antusias oleh ratusan siswa. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul tidak sekadar meninjau kegiatan belajar mengajar, tetapi juga berdialog dengan orang tua siswa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta jajaran pemerintah daerah.
Ia mengapresiasi kinerja tenaga pendidik dan pengelola sekolah. Gus Ipul juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Jombang beserta jajaran pemerintah daerah yang telah mendukung penyelenggaraan program Sekolah Rakyat sejak awal.
Baca juga : Sepak Bola Api Meriahkan Hari Santri di Jombang, Santri Adu Strategi dengan Bola Membara
“Alhamdulillah, saya bisa melihat perkembangan pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Jombang dan bertemu dengan para orang tua siswa serta para pendamping PKH,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di lokasi sekolah, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, pengembangan Sekolah Rakyat di Jombang diharapkan terus berlanjut hingga kapasitasnya dapat menampung lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Gus Ipul mengakui, penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat memiliki tantangan tersendiri karena para siswa berasal dari latar belakang yang beragam. Perbedaan itu terlihat dari kemampuan akademik, kebiasaan sehari-hari, hingga kondisi kesehatan dan pengalaman hidup masing-masing anak.
“Ada siswa yang telah mampu membaca dengan baik, tetapi ada pula siswa jenjang SMA yang masih mengalami kesulitan membaca. Sebagian anak juga memiliki pengalaman bekerja sejak usia sekolah atau menjadi korban kekerasan,” imbuhnya.
Kondisi tersebut membuat Sekolah Rakyat tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga memberikan pendampingan sosial. Program ini dirancang untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah sekaligus mengembangkan potensi mereka.
Baca juga : Polres Kediri Peduli Pengangguran, Kapolres Ajak Warga Tingkatkan Keterampilan dan Cari Peluang Usaha
“Di Sekolah Rakyat ini, selain edukasi, juga ada rehabilitasi sekaligus pemberdayaan sosial,” tegas Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pada tahap awal, siswa mengikuti masa matrikulasi untuk memperkuat kemampuan dasar sekaligus membiasakan diri dengan pola kehidupan di lingkungan sekolah. Selain peningkatan kemampuan akademik, pembentukan kedisiplinan menjadi salah satu perhatian utama.
Proses tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab siswa. Kepala sekolah, guru, wali asrama, wali asuh, dan seluruh pemangku kepentingan juga memiliki peran penting dalam memastikan program berjalan optimal.
Untuk mendukung pembentukan karakter dan kedisiplinan, Kementerian Sosial bekerja sama dengan TNI dan Polri. Pendampingan juga melibatkan kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan.
“Untuk memperkuat kedisiplinan, Kementerian Sosial bekerja sama dengan TNI dan Polri. Pendampingan juga melibatkan kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan,” paparnya.
Pembiasaan disiplin diterapkan melalui kegiatan sehari-hari, mulai dari mematuhi jadwal, bangun dan tidur tepat waktu, menata pakaian, menjaga barang pribadi, hingga merawat kebersihan lingkungan. Menurut Gus Ipul, kebiasaan tersebut penting untuk membentuk kemandirian siswa, terutama karena mereka menjalani pendidikan dengan sistem berasrama.
Ia menegaskan, keberhasilan program Sekolah Rakyat bergantung pada kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, ia memastikan lulusan sekolah tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
“Kunci sukses penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini adalah kedisiplinan, baik dari kepala sekolah, guru, wali asrama, wali asuh, seluruh pemangku kepentingan, maupun para siswa. Sedangkan, untuk ijazah, setara dengan lulusan sekolah umum. Begitupun jika ingin masuk universitas, lulusan SR sangat-sangat bisa,” ungkapnya.
Terkait pemenuhan tenaga pendidik, Gus Ipul menyampaikan bahwa proses seleksi guru masih berlangsung. Kementerian Sosial terus menghitung kebutuhan tenaga pengajar seiring dengan perkembangan operasional Sekolah Rakyat.
Ia juga meminta dukungan tambahan selama proses penyiapan guru tersebut berjalan. Namun, Gus Ipul belum merinci jumlah kekurangan guru maupun target penempatan tenaga pendidik khusus untuk Sekolah Rakyat di Jombang.
Kunjungan tersebut diharapkan memperkuat pengembangan Sekolah Rakyat melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, pemenuhan tenaga pendidik, serta perluasan daya tampung bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kami berharap pengembangan program ini dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan pendampingan sosial sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa,” pungkasnya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Jombang saat ini didukung 150 pegawai untuk menjalankan kegiatan pendidikan dan operasional. Berdasarkan data per 1 Oktober 2026, lembaga pendidikan yang berlokasi di Desa Tunggorono tersebut memiliki 39 guru, 110 tenaga kependidikan, dan seorang kepala sekolah.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang, Andik Minarto, memimpin penyelenggaraan pendidikan untuk tiga jenjang sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA.
Dari total 39 guru, sebanyak 27 orang atau sekitar 69 persen merupakan perempuan. Sementara itu, guru laki-laki berjumlah 12 orang atau sekitar 31 persen.
Pada jenjang Sekolah Rakyat Dasar, terdapat sembilan guru yang terdiri atas dua laki-laki dan tujuh perempuan. Mereka bertugas mengajar di kelas serta mengampu sejumlah mata pelajaran, termasuk Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
“Para guru menjalankan tugas pembelajaran sesuai dengan jenjang dan mata pelajaran yang diampu,” demikian penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.
Untuk jenjang Sekolah Rakyat Menengah Pertama, jumlah guru mencapai 12 orang, terdiri atas empat laki-laki dan delapan perempuan. Adapun jenjang Sekolah Rakyat Menengah Atas memiliki tenaga pengajar terbanyak, yakni 18 orang, dengan komposisi enam laki-laki dan 12 perempuan.
Berbeda dari komposisi guru, tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang lebih banyak berasal dari kelompok laki-laki. Dari total 110 personel, sebanyak 63 orang atau sekitar 57 persen merupakan laki-laki, sedangkan 47 orang atau sekitar 43 persen adalah perempuan.
Wali asuh menjadi kelompok tenaga kependidikan dengan jumlah personel terbesar, yakni 44 orang. Mereka terdiri atas 17 laki-laki dan 27 perempuan.
Selain itu, sekolah memiliki 16 petugas keamanan yang seluruhnya laki-laki. Petugas kebersihan juga berjumlah 16 orang, terdiri atas 12 laki-laki dan empat perempuan.
Sementara itu, tenaga yang bertugas sebagai wali asrama berjumlah 16 orang dengan komposisi seimbang, yakni delapan laki-laki dan delapan perempuan.
“Adapun juru masak berjumlah sembilan orang, dengan tujuh laki-laki dan dua perempuan,” sebutnya.
Operasional sekolah turut ditopang bagian administrasi dan pengelolaan. Masing-masing terdapat tiga personel pada bagian tata usaha, pengelolaan keuangan, dan operator sekolah.
Secara keseluruhan, komposisi pegawai di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari total 150 pegawai, sebanyak 76 orang atau sekitar 51 persen merupakan laki-laki, sedangkan 74 orang atau sekitar 49 persen adalah perempuan.
Dengan dukungan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan tersebut, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas akses belajar bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.***
Reporter: Taufiqur Rachman
Editor : Hadiyin
