Kediri, LINGKARWILIS.COM – Menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri memastikan akan menggandeng Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menggelar sosialisasi menyeluruh. Edukasi tersebut rencananya menyasar seluruh SKPD, DPRD Kabupaten Kediri, para camat, perangkat desa hingga kepala desa.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dr. Ismaya Hera Wardhani, menjelaskan bahwa KUHP yang baru akan resmi diterapkan pada 2 Januari 2026.
Menurutnya, sosialisasi sangat penting dilakukan karena aturan baru ini berkaitan erat dengan berbagai produk peraturan daerah (perda). Ia menyebut telah berkomunikasi lebih dulu dengan Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, terkait urgensi penyebaran informasi ini.
“Ini sangat penting. Kami sudah menyampaikan kepada Mbak Wabup Dewi mengenai perubahan dalam KUHP baru. Ada banyak penyesuaian terkait mekanisme saksi maupun pemidanaan. Karena itu, sosialisasi harus segera dilakukan agar semua pihak memahami,” terang Ismaya.
BACA JUGA : Disdagin Kabupaten Kediri Tegaskan Tak Ada TPPS dan Larangan Jual-Beli Lapak di Pasar Buah
Ia menambahkan bahwa KUHP lama, sesuai informasi dari pemerintah pusat, tidak lagi berlaku setelah aturan baru diimplementasikan. Hal tersebut, kata Ismaya, menuntut adanya pembahasan mendalam terkait penerapannya di daerah.
Kejari berharap sinergi antara Pemkab, DPRD, dan kejaksaan terus berjalan agar pemahaman serta implementasi KUHP baru dapat dilakukan secara komprehensif.
“Karena aturan baru mulai berlaku di awal tahun, sosialisasi harus segera kita lakukan. Kami akan membahasnya bersama Pemkab Kediri, dan Mbak Wabup juga mendukung percepatan sosialisasi ini,” tambahnya.***
Reporter : Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
