Lamongan, LINGKARWILIS.COM – Komisi C DPRD Lamongan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) setempat dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa–Bali menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan, Kamis (21/8/2025). Kegiatan ini dilakukan setelah sepekan jalur baru tersebut resmi diuji coba dan mulai digunakan masyarakat.
Ketua Komisi C DPRD Lamongan, Mahfud, menegaskan sidak dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan. Menurutnya, meski JLU terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas dalam kota, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus segera ditangani.
“Secara umum kami mengapresiasi jalan ini karena manfaatnya sudah dirasakan masyarakat. Namun hasil evaluasi kami menunjukkan masih banyak catatan yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Baca juga : KPU Kabupaten Kediri Luncurkan Buku Pilkada 2024, Hasil Kolaborasi dengan LPPM UIN Syekh Wasil
Salah satu masalah krusial, lanjut Mahfud, adalah keterbatasan jumlah traffic light. Ia mencontohkan di perempatan Kaliotik dan Desa Balun yang hingga kini belum dilengkapi lampu pengatur lalu lintas. “Idealnya ada lima titik traffic light, tapi sekarang baru tersedia tiga. Ini penting untuk segera diajukan ke Dishub Jatim maupun pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain itu, minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi sorotan. Mahfud menyebut kondisi jalan di malam hari rawan kecelakaan karena penerangan tidak memadai. Bahkan selama masa uji coba tercatat dua nyawa melayang akibat kecelakaan.
“Kami minta pemerintah provinsi maupun pusat menambah lampu penerangan. Keselamatan pengendara harus menjadi prioritas,” imbuhnya.
Baca juga : Fashion Show Kostum Daur Ulang Meriahkan HUT RI di Desa Wudi Lamongan
Komisi C juga merekomendasikan adanya petugas pengatur lalu lintas sementara. Mahfud menilai Dishub perlu berkoordinasi dengan pemerintah desa sekitar untuk mengerahkan relawan sebagai juru lalu lintas, demi mencegah kemacetan maupun insiden di jalur baru tersebut.
“Dishub harus melibatkan desa-desa sekitar. Kepala desa bisa memobilisasi relawan untuk membantu pengaturan arus,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya berencana menjalin koordinasi lebih lanjut dengan BBPJN Jawa–Bali di Surabaya serta Kementerian Perhubungan agar permasalahan ini mendapat penanganan segera.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
