Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kota Kediri bersiap memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) mulai pekan depan sebagai langkah efisiensi penggunaan energi dan bahan bakar minyak (BBM). Namun, penerapan sistem ini tidak berlaku penuh, melainkan hanya untuk sebagian aparatur sipil negara (ASN).
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kota Kediri, Yunita H melalui Kepala Bidang Diklat, Kris Wahyudi, menjelaskan bahwa skema yang diterapkan adalah 60 persen pegawai tetap bekerja dari kantor (Work From Office/WFO), sementara 40 persen lainnya menjalankan tugas dari rumah.
“WFH ini merupakan bagian dari upaya penghematan energi dan BBM. Untuk absensi tetap berjalan normal, mulai dari masuk hingga pulang sesuai aturan,” ujar Kris.
Ia menekankan, lokasi absensi harus konsisten. ASN yang melakukan presensi dari rumah diwajibkan tetap berada di lokasi tersebut selama jam kerja berlangsung.
Baca juga : Stok Beras Dipastikan Aman 14 Bulan, BULOG Kediri Siap Hadapi Ancaman El Nino
“Jika sejak awal absensi dilakukan di lokasi tertentu, maka absensi pulang juga harus di tempat yang sama. Karena itu, pegawai diimbau benar-benar bekerja dari rumah. Pengawasan akan dilakukan secara berkala,” tegasnya.
Kebijakan ini direncanakan berlaku setiap hari Jumat. Namun demikian, tidak seluruh pegawai dapat mengikuti skema WFH. Penentuan ASN yang menjalankan WFH akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kepala OPD, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan serta efektivitas pelaksanaan tugas.
Sejumlah instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dipastikan tetap menerapkan sistem kerja dari kantor. Di antaranya layanan kesehatan, kecamatan dan kelurahan, penanggulangan bencana, perhubungan, hingga layanan darurat.
Sementara di sektor pendidikan, WFH hanya berlaku di lingkup kantor dinas. Proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan normal.
Baca juga : Tersinggung di Media Sosial, Sekelompok Pemuda Keroyok Remaja di Kediri
“Guru tetap masuk seperti biasa, apalagi saat ini juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih berjalan,” tambahnya.
Saat ini, rancangan kebijakan tersebut masih dalam tahap evaluasi dan penyempurnaan oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan ini dalam menekan konsumsi energi dan BBM.***
Reporter : Ely Burhan
Editor : Hadiyin
