LINGKARWILIS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung resmi mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Dana tersebut merupakan anggaran yang tidak sempat terserap selama pelaksanaan Pilkada, dan nilainya mencapai miliaran rupiah.
Ketua KPU Tulungagung, M. Lutfi Burhanimenyampaikan bahwa dana yang dikembalikan berasal dari sisa hibah APBD 2024 yang sebelumnya telah diberikan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan perhitungan internal, dana yang tidak terpakai mencapai Rp 8,3 miliar.
“Dikarenakan rangkaian pelaksanaan Pilkada 2024 sudah usai, dua hari yang lalu, SiLPA dana hibah Pilkada 2024 kemarin sudah kami kembalikan ke Pemkab Tulungagung,” kata M. Lutfi Burhani, Rabu (7/5/2025).
Lutfi menjelaskan tidak terserapnya seluruh anggaran disebabkan oleh beberapa tahapan yang batal dilaksanakan. Ia menyebutkan bahwa terdapat lima kelompok kerja (pokja) yang urung terbentuk, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan jasa hukum dan beberapa program lainnya yang akhirnya tidak dijalankan.
Viral! Guru PAI di Tulungagung Diduga Mesum. Jabatan dan Tunjangan Terancam Dicabut
Menurutnya, hal ini juga dipengaruhi oleh jadwal pelaksanaan tahapan yang padat, sehingga tidak semua rencana kegiatan dapat terealisasi. Selain itu, KPU Tulungagung memang sejak awal telah menyusun strategi efisiensi anggaran guna menghadapi potensi gugatan hasil Pilkada.
“Jadi memang sejak sebelum dimulainya Pilkada, kami sudah merencanakan untuk menghemat dana hibah tersebut, demi mengatasi ketika adanya gugatan Pilkada. Terbukti setelah Pilkada terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga kami harus menyewa jasa pengacara,” ungkapnya.
Meski sisa anggaran telah dikembalikan, Lutfi menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk kembali memanfaatkan sebagian dari dana hibah tersebut, jika mendapat persetujuan dari Pemkab. Dana itu nantinya akan digunakan untuk melanjutkan program sosialisasi pendidikan demokrasi.
Lamborghini Tabrak Mobil UMKM di Tol Jombang-Mojokerto, CEO Kripto Langsung Ganti Mobil Baru!
Sosialisasi pendidikan demokrasi sejatinya telah dilaksanakan selama tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung. Namun, KPU menilai efektivitas kegiatan tersebut masih kurang optimal karena berbarengan dengan padatnya agenda tahapan pemilu.
“Nanti kami akan berikan proposal kegiatan sosialisasi pendidikan demokrasi diluar tahapan ke Pemkab Tulungagung, mudah-mudahan proposal kegiatan itu disetujui,” pungkasnya.
