TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Kalangan mahasiswa bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Tulungagung menyatakan sikap menolak rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD. Wacana tersebut dinilai berisiko melemahkan prinsip demokrasi serta mengancam hak konstitusional masyarakat.
Penolakan itu disampaikan dalam audiensi yang digelar mahasiswa di Kantor DPC PDIP Tulungagung. Dalam forum tersebut, mahasiswa menegaskan komitmennya untuk mempertahankan mekanisme Pilkada langsung yang selama ini menjadi bagian penting dari proses demokrasi pascareformasi.
Perwakilan mahasiswa, Mohammad Ihsanudin, menyatakan bahwa mahasiswa di Tulungagung sepakat menolak sistem pemilihan kepala daerah yang tidak melibatkan rakyat secara langsung. Menurutnya, Pilkada tidak langsung berpotensi mereduksi kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
“Masyarakat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Jika pemilihan diserahkan sepenuhnya kepada DPRD, itu sama saja membatasi partisipasi rakyat,” ujar Ihsanudin, Jumat (23/1/2026).
Baca juga : Satlantas Polres Kediri Kota Ajak Ojek Pangkalan dan Online Jaga Ketertiban di Jalan Stasiun
Ia menilai, wacana tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Bahkan, mahasiswa menyatakan siap melakukan upaya hukum maupun aksi turun ke jalan apabila rencana tersebut benar-benar direalisasikan.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Tulungagung, Erma Susanti, menegaskan bahwa PDI Perjuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, secara konsisten menolak Pilkada tidak langsung. Sikap tersebut, kata dia, merupakan wujud keberpihakan partai kepada rakyat serta komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi yang lahir dari perjuangan reformasi.
Erma mengakui bahwa sejumlah pihak kerap mengemukakan alasan efisiensi anggaran dan pencegahan politik uang untuk mendorong perubahan sistem Pilkada. Namun menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat jika berujung pada pencabutan hak pilih masyarakat.
“Efisiensi dan maraknya politik uang bukan kesalahan rakyat. Jika ada pelanggaran, tugas aparat penegak hukumlah untuk menindak, bukan malah menghilangkan hak konstitusional warga,” tegas Erma.
Baca juga : Tekan Risiko Kecelakaan, BTP Surabaya dan Dishub Kabupaten Kediri Matangkan Rencana Underpass
Lebih lanjut, ia menilai Pilkada tidak langsung berpotensi menjauhkan proses politik dari aspirasi publik. Bahkan, mekanisme tersebut dikhawatirkan membuka ruang kompromi elite dan pelanggengan kekuasaan yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
“Kepala daerah seharusnya bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Pemilihan langsung adalah hasil reformasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Hak ini tidak boleh dirampas hanya karena alasan yang tidak substansial,” pungkasnya.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
