Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Sidang gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Gulang Winarno, kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Ponorogo, Rabu (19/11/2025).
Pada persidangan kedua ini, hadir dua kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yakni Indra Aji dan Habib Mustaan dari Bagian Hukum Setda Ponorogo.
Sebagai informasi, Gulang Winarno menggugat Bupati Ponorogo saat itu, Sugiri Sancoko, beserta Sekretaris Daerah, BKPSDM, dan Inspektorat terkait pemberian sanksi non job yang dinilai dijatuhkan tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya.
Baca juga : Ramp Check di Terminal Seloaji, Satlantas Ponorogo Pastikan Armada Bus dan Awaknya 100 Persen Laik Jalan
Sidang hari itu diawali dengan pemeriksaan dokumen dari kedua kubu—baik penggugat maupun tergugat. Persidangan kemudian masuk pada agenda mediasi sesuai ketentuan hukum acara perdata. Ketua majelis menegaskan bahwa mediasi akan dilakukan oleh mediator pengadilan dengan batas waktu 30 hari kerja.
Kuasa hukum penggugat, Siswanto SH, menjelaskan bahwa sidang dapat masuk ke tahap mediasi karena pada agenda perdana tanggal 12 November lalu, para tergugat tidak hadir.
“Gugatan ini kami daftarkan karena keputusan Bupati Ponorogo yang menjatuhkan sanksi pembebasan jabatan selama 12 bulan kepada klien kami melalui SK Nomor 100.3.3.2/ARH/365/405.25/2025 merupakan tindakan perbuatan melawan hukum,” ujar Siswanto.
Baca juga : Pemkab Kediri Bangun Dinding Penahan Tanah di Timur Stadion GDJ Mulai 2026
Ia menilai prosedur penjatuhan sanksi terhadap Gulang tidak sesuai aturan dan dianggap cacat hukum. Tidak adanya SK pembentukan tim pemeriksa disebut sebagai pelanggaran substansial dalam mekanisme disiplin ASN. Siswanto juga menyoroti dasar hukum sanksi—yang merujuk pada Pasal 3 huruf d dan f, serta Pasal 5 huruf n angka 5 dan 6 PP Nomor 94 Tahun 2021—yang menurutnya tidak pernah dibuktikan secara nyata.
“Hingga sekarang tidak ada bukti, saksi, maupun standar penilaian yang menunjukkan bahwa Gulang melanggar integritas atau berpihak kepada salah satu pasangan calon selama masa kampanye,” tegasnya.
Siswanto menambahkan, pihaknya meminta pengadilan memulihkan nama baik serta jabatan Gulang Winarno sebagai Kepala DLH Ponorogo. Selain itu, penggugat juga menuntut para tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp169,7 juta dan immateriil lebih dari Rp1 miliar satu rupiah.
Sementara itu, kuasa hukum Pemkab Ponorogo, Indra Aji, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlangsung.
“Kami siap menjalani setiap tahapan, baik mediasi maupun persidangan. Semua akan kami ikuti sesuai prosedur,” kata Indra.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
