KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan nota keuangan terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa malam (1/7), yang berlangsung di Gedung Graha Sabbha Canda Bhirawa.
Dalam penyampaiannya, Mas Dhito menegaskan bahwa perubahan anggaran ini tetap berpijak pada prinsip efisiensi dan efektivitas, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas.
“Perubahan ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, secara ekonomi penting, dan tetap menjunjung nilai efisiensi serta efektivitas,” ujar Bupati.
Baca juga : Paguyuban Pedagang Sembako Madura Kediri Komitmen Jaga Jarak Toko untuk Keadilan dan Persaudaraan
Mas Dhito menjabarkan bahwa pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,47 persen dari anggaran awal, menjadi Rp3,31 triliun. Penerimaan pembiayaan daerah juga tercatat meningkat 10,95 persen menjadi Rp235,9 miliar.
Dengan penyesuaian tersebut, total kekuatan APBD Kabupaten Kediri dalam rancangan perubahan naik sebesar 2,5 persen menjadi Rp3,55 triliun.
Sisi belanja daerah juga turut mengalami kenaikan 2,48 persen, mencapai Rp3,537 triliun. Namun, pada pos pengeluaran pembiayaan justru terjadi penurunan signifikan, dari sebelumnya Rp27,5 miliar menjadi Rp13,1 miliar, atau turun lebih dari 52 persen.
Baca juga : Volume Sampah di SLG Meningkat Saat Libur Panjang, DLH Kabupaten Kediri Gencarkan Imbauan
Mas Dhito menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan menggeser arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri tetap akan memprioritaskan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial.
“Empat sektor utama itu tetap akan menjadi prioritas dalam pembahasan perubahan anggaran ini,” tegasnya.
Sebagai informasi, sesuai dengan Pasal 177 PP Nomor 12 Tahun 2019, Raperda tentang Perubahan APBD harus disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu kedua bulan September pada tahun anggaran berjalan.***
Editor : Hadiyin
