TEL AVIV, LINGKARWILIS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi dengan keras hasil survei yang menunjukkan mayoritas publik Israel mendukung kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas yang disertai gencatan senjata di Jalur Gaza.
Dilansir dari laman Minanews, survei yang dilakukan Channel 12 dan dikutip Middle East Monitor, Senin (14/7/2025), menunjukkan bahwa 74 persen responden, termasuk 60 persen pemilih dari koalisi pendukung Netanyahu menyetujui langkah gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Namun, Netanyahu menyebut survei tersebut menyesatkan karena tidak mencerminkan pertanyaan menyeluruh, terutama terkait posisi Hamas di Gaza.
“Survei itu mengabaikan isu paling penting: apakah rakyat Israel ingin Hamas terus berkuasa di Gaza atau tidak,” kata Netanyahu, seperti dikutip Channel 13.
Ia juga menuding media nasional, termasuk beberapa saluran televisi besar, menyebarkan narasi yang disebutnya sebagai propaganda Hamas. Menurutnya, media telah memanipulasi opini publik dengan pemberitaan yang tidak berimbang.
Baca juga : Lebih dari 10.800 Warga Palestina Ditahan Israel, 450 di Antaranya Anak-anak
Sebelumnya, Netanyahu menyatakan bahwa Israel telah menyetujui proposal yang disampaikan utusan AS, Steve Witkoff, namun ditolak oleh Hamas karena kelompok tersebut tetap ingin memegang kendali di Gaza.
Baca juga: Netanyahu Yakinkan Koalisi: Serangan ke Gaza Tetap Lanjut Meski Ada Kesepakatan
Media Haaretz juga melaporkan bahwa Netanyahu mengecam lembaga survei dan media yang dinilainya mengganggu stabilitas pemerintahan dengan “mendistorsikan realita.”
Sementara itu, perundingan tidak langsung antara Hamas dan Israel masih berlangsung di Qatar. Hamas menyatakan kesediaannya membebaskan seluruh tawanan Israel dalam satu tahap, dengan syarat penghentian serangan militer, penarikan pasukan dari Gaza, dan pembebasan tahanan Palestina.
Baca juga : Rumah Sakit di Gaza Lumpuh Akibat Krisis Bahan Bakar, Nyawa Pasien Kritis Terancam
Namun, Netanyahu – yang kini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang – tetap menginginkan kesepakatan bertahap agar operasi militer dapat terus berlanjut. Langkah ini oleh oposisi dianggap sebagai manuver politik untuk mempertahankan dukungan faksi sayap kanan dalam pemerintahannya.***
Editor : Hadiyin
