Jombang, LINGKARWILIS.COM – Polemik ratusan calon jemaah umrah asal Kabupaten Jombang yang sempat gagal berangkat dan kemudian terlantar di Arab Saudi mendapat perhatian langsung Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.
Gus Irfan mengungkap persoalan pelayanan jemaah tidak hanya terjadi pada proses keberangkatan. Sejumlah jemaah yang sudah berada di Tanah Suci juga disebut mengalami kesulitan mendapatkan tiket kepulangan. Bahkan, sebagian jemaah terpaksa membeli tiket pesawat menggunakan uang pribadi.
Hal tersebut disampaikan Gus Irfan saat ditemui di kediamannya, Pondok Pesantren Al-Farros, Tebuireng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Kamis (17/9/2026) sore.
Sebelum memberikan keterangan, Gus Irfan mengaku telah mendatangi kantor PT Anissa Ahmada Travelindo di Jombang pada Kamis siang. Namun, kantor travel tersebut ditemukan dalam kondisi tertutup dan digembok.
“Saya tadi siang jam 2, setengah 3 mampir ke kantor Anissa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Hanya ada tulisan kantor tidak aktif untuk sementara waktu,” ucap Gus Irfan.
Baca juga : ABK Virgo Transport 8 Asal Jombang Belum Ditemukan, Sang Ibu: Anaknya Terus Mencari Papa
Persoalan Anissa Ahmada Travelindo sebelumnya juga telah menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umrah. Pada akhir Agustus 2026, sekitar 200 calon jemaah umrah yang dikoordinasikan KBIHU Muslimat Jombang bahkan telah berkumpul di Masjid Agung Baitul Mukminin, Alun-alun Jombang.
Namun, rencana keberangkatan mereka tidak terlaksana sesuai jadwal. Kepala Kantor Kemenhaj Jombang kemudian melakukan mediasi hingga para jemaah akhirnya dapat diberangkatkan beberapa hari kemudian.
Masalah belum berhenti. Keberangkatan para jemaah dilakukan secara bertahap dan tidak bersamaan seperti rencana awal.
“Seharusnya yang dikoordinasikan KBIHU Muslimat bisa berangkat bersama, ternyata tidak bisa bersama karena ketidakprofesionalan travel ini,” ujar Gus Irfan.
Setelah sebagian jemaah tiba di Arab Saudi, persoalan kembali muncul. Sejumlah jemaah disebut belum mendapatkan tiket kepulangan sehingga harus menunggu beberapa hari di Tanah Suci.
Mereka kemudian meminta bantuan kantor urusan haji Indonesia agar kebutuhan akomodasi dan konsumsi selama menunggu kepulangan tetap terpenuhi.
Baca juga : Warga Kediri Diimbau Tak Panic Buying, Stok Beras di Kediri Dipastikan Aman
“Semalam sebagian 53 orang berangkat pulang, itu pun pakai uang sendiri. Kemudian tadi pagi ada lagi 29 berangkat pulang, itu juga pakai tiket sendiri,” jelasnya.
Gus Irfan menegaskan, biaya kepulangan semestinya menjadi tanggung jawab travel sesuai layanan yang telah dijanjikan kepada jemaah.
Persoalan tersebut semakin serius setelah Kementerian Haji mendapatkan data mengenai jumlah calon jemaah yang tercatat melalui travel tersebut.
Berdasarkan data awal yang diterima Kementerian Haji dan Umrah RI, terdapat sekitar 4.000 calon jemaah yang terdaftar melalui Anissa Ahmada Travelindo. Mereka tidak hanya berasal dari Jombang, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.
Jika setiap calon jemaah rata-rata telah membayar sekitar Rp30 juta, maka total dana yang harus dipertanggungjawabkan travel tersebut diperkirakan mencapai Rp120 miliar.
“Kalau kita asumsikan semua rata-rata membayar Rp30 juta, itu artinya Rp120 miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh travel ini,” terangnya.
Kementerian Haji kini berupaya agar dana yang telah disetorkan calon jemaah dapat dikembalikan. Namun, Gus Irfan mengakui proses tersebut bergantung pada kondisi serta itikad baik pengelola travel.
Di sisi lain, akses pendaftaran travel tersebut dalam sistem Kementerian Haji telah ditutup. Langkah tersebut dilakukan agar travel tidak lagi dapat mendaftarkan calon jemaah baru melalui sistem yang digunakan pemerintah.
“Setelah kita tutup, peluang mereka untuk mendaftarkan di Sisko Patuh kita tutup sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan lagi,” ujar Gus Irfan.
Kementerian Haji masih mengkaji langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pencabutan izin penyelenggara perjalanan tersebut.
Gus Irfan juga menanggapi informasi yang menyebut Anissa Ahmada Travelindo diduga menjalankan skema Ponzi. Ia tidak menyatakan dugaan tersebut sebagai fakta yang telah terbukti.
Namun, menurutnya, terdapat pola yang dinilai memiliki kemiripan dengan modus yang pernah ditemukan dalam kasus travel bermasalah lainnya.
“Artinya jamaah yang sudah berangkat, katakan kemarin berangkat bulan Juli-Agustus, dia menggunakan uang dari jamaah yang daftar bulan Juli-Agustus. Berantai begitu,” paparnya.
Menurut Gus Irfan, pola tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika jumlah pendaftar baru tidak lagi mampu menutup kebutuhan keberangkatan jemaah sebelumnya.
“Begitu sampai pada yang harus berangkat Agustus, tidak ada lagi yang bisa diambil,” imbuhnya.
Meski demikian, dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh tim Kementerian Haji. Gus Irfan menyebut persoalan Anissa Ahmada bukan kasus pertama yang harus ditangani kementeriannya.
“Kita khawatir nanti muncul lagi Hanania yang lain, muncul lagi Anissa Ahmada yang lain dengan nama beda tentu juga akan sangat merugikan jemaah,” tegasnya.
Untuk saat ini, pemeriksaan terhadap Anissa Ahmada Travelindo masih berlangsung. Tim Inspektorat dan Direktorat Jenderal terkait disebut tengah melakukan pendalaman dan Kementerian Haji juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Proses hukum tentu nanti kalau sudah semuanya clear kita akan sampaikan ke pihak kepolisian. Sekarang pun kita sudah komunikasi terus dengan pihak kepolisian,” ungkap Gus Irfan.
Mengenai kemungkinan keterlibatan KBIHU Muslimat Jombang, Gus Irfan memilih tidak mengambil kesimpulan. Namun, ia mengaku telah menegur pengelola KBIHU tersebut karena dinilai lalai dalam memilih dan mengawasi travel yang digunakan untuk memberangkatkan jemaah.
“Saya tidak berani mengatakan (terlibat), tapi kemarin jujur pengelola KBIHU Muslimat saya tegur. Insya Allah tidak akan terlibat, tapi itu kelalaian. Mudah-mudahan tidak akan terlibat dan semua kemungkinan-kemungkinan kita pelajari,” lanjutnya.
Kasus tersebut sekaligus mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI mengkaji mekanisme baru untuk memberikan perlindungan terhadap dana calon jemaah sebelum keberangkatan.
Salah satu gagasan yang tengah dipertimbangkan adalah mekanisme pembayaran melalui rekening tertentu yang dapat diawasi sehingga dana jemaah lebih mudah dipantau.
“Kita sedang berpikir bagaimana calon jemaah umrah itu membayarnya ke rekening tertentu yang kita bisa awasi. Artinya kalau tidak berangkat kita bisa kembalikan,” pungkasnya.
Namun, gagasan tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk terkait payung hukum dan mekanisme pelaksanaannya.
Gus Irfan juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat memilih travel umrah maupun haji. Menurutnya, banyaknya travel yang menawarkan jasa perjalanan tidak selalu diikuti dengan kesiapan dan kemampuan pelayanan yang sama.
“Ada travel yang memang tidak siap untuk memberangkatkan, tapi mereka nekat mengumpulkan dana dari masyarakat dan praktiknya ternyata tidak bisa. Jangan sampai terperdaya oleh haji yang cepat berangkat, umrah yang murah. Hati-hati milih travelnya, dan jangan sampai murah tapi tidak berangkat,” tutup Gus Irfan.***
Reporter: Taufiqur Rachman
Editor : Hadiyin
