KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2025–2029. Fokus pembangunan lima tahun ke depan diarahkan pada sektor pelayanan dasar yang mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang digelar di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (6/5/2025), Mas Dhito — sapaan akrab Bupati — menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri berhasil turun dari 11,40 persen pada 2020 menjadi 9,95 persen di tahun 2024. Meski demikian, ia meminta agar pendataan lebih rinci dilakukan terhadap kelompok rentan, miskin, hingga kategori miskin ekstrem.
“Saya minta agar data warga yang masuk kategori miskin ekstrem diarsir dengan jelas dan segera dicarikan solusinya,” ujarnya.
Baca juga : Penyerahan SK PPPK dan CPNS Kabupaten Kediri Dijadwalkan Secara Bertahap pada Mei
Mas Dhito menilai, penyebab kemiskinan ekstrem umumnya berkaitan erat dengan permasalahan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, ia menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah. Dari total 10.454 anak yang tercatat tidak bersekolah, sebanyak 5.427 anak telah berhasil dikembalikan ke bangku sekolah. Ia mendorong seluruh pihak untuk memastikan 5.027 anak sisanya juga bisa mengikuti jejak yang sama.
Sementara itu, di bidang kesehatan, isu stunting menjadi perhatian serius. Mas Dhito menargetkan angka stunting yang saat ini berada di angka 7 persen dapat ditekan hingga nol persen, bahkan menciptakan kondisi zero growth stunting.
“Semua itu saling berhubungan. Jika stunting dan anak putus sekolah tidak ditangani, maka angka kemiskinan akan terus bertambah. Karena itu saya minta seluruh OPD bekerja secara kolaboratif,” tegasnya.
Baca juga : Setubuhi Anak Angkat, Preman Kampung di Blitar Dibekuk Polisi
Mas Dhito juga menyinggung tingkat pengangguran terbuka yang meski turun dari 5,24 persen pada 2020 menjadi 5,1 persen di 2024, tetap perlu ditangani serius agar tak menambah beban sosial masyarakat.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, hingga organisasi masyarakat seperti PKK dapat menciptakan sinergi dalam menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Kediri lima tahun mendatang.
“Saya ingin kita semua merajut lima tahun ke depan dengan semangat menjadikan Kabupaten Kediri sebagai tempat yang memberi harapan bagi keluarga kurang mampu untuk menjadi mandiri dan sejahtera,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, Bupati juga memberikan arahan agar seluruh OPD tidak lagi menjalankan program yang hanya menyalin dari tahun-tahun sebelumnya. Ia mendorong inovasi serta pengaktifan lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul agar dapat dimanfaatkan secara optimal. ***
Editor : Hadiyin
