LINGKARWILIS.COM – Hingga pertengahan tahun 2025, rotasi atau mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung belum juga terealisasi. Tertundanya agenda tersebut disebabkan belum turunnya rekomendasi dari Pemerintah Pusat.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya sejatinya telah menjadwalkan pergeseran jabatan eselon II sejak awal Juni 2025.
Bahkan, di penghujung Mei lalu, ia sudah menyampaikan bahwa sekitar sepertiga dari total pejabat eselon II akan mengalami pergeseran.
Langkah ini merujuk pada hasil asesmen terhadap 27 pejabat eselon II yang dilakukan pertengahan Mei 2025 di Surabaya.
Viral di Medsos! Pelaku Pencurian di Sekarpuro Ditangkap Polisi Saat Bersembunyi di Kota Malang
Proses asesmen itu melibatkan sejumlah pihak, termasuk kalangan akademisi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Memang kami sudah berencana untuk melakukan pergeseran pejabat eselon II pada awal Juni kemarin, tetapi rencana pergeseran ini tentunya ada tahapan yang harus dilalui dulu,” kata Gatut Sunu Wibowo, Selasa (8/7/2025).
Lebih lanjut, Gatut menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan draf berisi nama-nama pejabat yang akan dimutasi ke Kementerian Dalam Negeri. Namun hingga kini, belum ada balasan atau arahan lanjutan dari pusat.
“Saat ini kami masih menunggu surat jawaban dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas draf pergeseran jabatan eselon II yang sudah kami serahkan,” ungkapnya.
Pesona Ngopi di Ngajeng Griya Jombang, Jadi Kedai Favorit Para Peziarah dan Santri
Ia juga menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemkab Tulungagung tidak harus menunggu hingga enam bulan untuk mendapatkan persetujuan.
Namun, proses tersebut harus tetap dijalani sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Kondisi ini sekaligus membantah rumor yang menyebutkan akan ada rotasi pada waktu tertentu. Sebagai kepala daerah, Gatut menekankan bahwa seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang berlaku di tingkat pusat.
“Kami persiapan sudah berjalan, izin-izinnya sudah dilaksanakan sesuai aturan dan peraturan perundang-undangan. Selama niat dan tujuannya baik demi masyarakat, kapanpun bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
