Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Kediri mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, mulai 10 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja sekaligus efisiensi di lingkungan pemerintahan.
Namun demikian, WFH tidak diberlakukan bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Satpol PP, serta Dinas Kesehatan dan instansi layanan publik lainnya.
Pelaksanaan WFH juga tetap disertai pengawasan ketat. ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan melakukan absensi secara daring melalui sistem SIPRES sebanyak tiga kali dalam rentang waktu pukul 10.00 hingga 11.00 WIB.
Baca juga : DPRD Desak Pemkab Kediri Segera Perbaiki Jalan Rusak di Kawasan SLG
Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Bupati Kediri Nomor 100.3.4.2/8/818.50/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN, yang merupakan tindak lanjut dari edaran Kementerian Dalam Negeri terkait hal serupa.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Dr. Mohamad Solikin, menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku bagi pejabat struktural seperti pejabat tinggi pratama, administrator, kepala dinas, kepala bidang, camat, lurah hingga kepala desa. Mereka tetap diwajibkan bekerja di kantor seperti biasa.
Selain itu, kepala perangkat daerah juga diminta memastikan pegawai yang menjalankan WFH tetap terpantau melalui laporan kehadiran dan dokumentasi pendukung di sistem yang tersedia.
“Untuk OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, WFH tidak diberlakukan. Layanan harus tetap berjalan optimal karena sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Baca juga : Halalbihalal IKM Kediri 2026 Dorong Usaha Naik Kelas, Produksi dan Legalitas Jadi Fokus
Solikin menambahkan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari langkah efisiensi yang lebih luas. ASN yang tetap bekerja dari kantor diimbau mengurangi perjalanan dinas luar daerah serta membatasi penggunaan kendaraan operasional.
Selain itu, penggunaan fasilitas kantor juga diminta lebih bijak dan sesuai kebutuhan, tanpa mengurangi disiplin kerja yang menjadi prioritas utama.***
Reporter: Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
