Nganjuk, LINGKARWILIS.COM –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tengah mengkaji regulasi terkait penggunaan mobil dinas (mobdin) selama periode libur Lebaran. Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa aset negara tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan, sehingga perlu adanya kebijakan yang jelas dan tegas.
“Kami sedang melakukan kajian mendalam mengenai penggunaan mobil dinas selama libur Lebaran,” ujar Marhaen.
Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah penggunaan mobil dinas selama libur benar-benar memberikan manfaat atau justru berpotensi disalahgunakan. Jika hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaannya tidak mendukung kepentingan dinas, maka Pemkab Nganjuk siap memberlakukan larangan, lengkap dengan sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar.
“Kami ingin memastikan bahwa aset negara digunakan secara bertanggung jawab dan transparan,” tegasnya.
Meskipun kajian sedang berlangsung, Bupati Marhaen belum memberikan keputusan final terkait kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa keputusan resmi akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang, setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Kami akan mempertimbangkan kebijakan dari pusat sebelum menetapkan aturan terkait penggunaan mobil dinas saat libur Lebaran,” jelasnya.
Pemkab Nganjuk telah menetapkan jadwal libur bagi ASN mulai 28 Maret 2025. Libur tersebut mencakup cuti bersama Hari Raya Nyepi, libur Idul Fitri, dan cuti bersama Idul Fitri. ASN dijadwalkan kembali bertugas pada 8 April 2025.
“Kami berharap para ASN dapat memanfaatkan waktu libur ini untuk berkumpul bersama keluarga dan merayakan Idul Fitri dengan penuh suka cita,” tambah Marhaen.
Baca juga : Mantan Wali Kota Kediri Wijoto Tutup Usia, Wali Kota Vinanda Sampaikan Duka Cita
Kebijakan pembatasan penggunaan mobil dinas ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Nganjuk untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pemanfaatan aset negara. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan sesuai dengan fungsinya.
Pemkab Nganjuk berkomitmen untuk menegakkan aturan dengan tegas, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap mengedepankan transparansi dan manfaat bagi masyarakat.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
