TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung hingga kini belum menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini lantaran belum adanya surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait perubahan sistem kerja tersebut.
Namun demikian, hingga saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan aturan resmi berupa surat edaran sebagai dasar pelaksanaan di daerah.
“Memang ada pernyataan dari Presiden dan Mendagri terkait WFH. Tapi sampai sekarang belum ada surat edaran resmi dari pemerintah pusat,” ujar Soeroto, Jumat (27/3/2026).
Selama belum ada regulasi resmi, Pemkab Tulungagung memastikan sistem kerja ASN tetap berjalan normal, baik dari sisi hari kerja maupun jam operasional.
Baca juga : Seniman Jaranan Kediri Turun Jalan, Tuntut Pencopotan Kadis Budparpora Kota Kediri
Meski demikian, diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana mulai menerapkan WFH setiap hari Rabu pada pekan depan. Kendati begitu, Pemkab Tulungagung memilih tidak terburu-buru dan tetap menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.
Soeroto menambahkan, jika kebijakan WFH nantinya diberlakukan, tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menerapkannya. Terutama OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga Mal Pelayanan Publik (MPP).
Menurutnya, layanan publik tetap harus berjalan secara langsung sehingga skema kerja kemungkinan akan diatur secara bergantian.
Baca juga : OJK Kediri Tuntaskan GERAK Syariah Ramadan 2026, Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan
“Misalnya hari Rabu WFH, separuh ASN masuk secara bergantian. Karena tidak mungkin layanan publik dibuka secara online semua,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
