LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bergerak cepat merealisasikan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya ini juga menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Tulungagung, Slamet Sunarto menjelaskan bahwa pendirian koperasi ini tidak semata untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan, tetapi juga ditujukan untuk membantu pengentasan kemiskinan dan mengurangi beban masyarakat dari praktik pinjaman yang memberatkan.
Merujuk pada Inpres tersebut, minimal lima koperasi perlu didirikan, namun Pemkab Tulungagung masih mempertimbangkan jumlah pasti yang akan dibentuk. Rencananya, koperasi tersebut akan diluncurkan pada 12 Juli 2025.
“Saat ini kami masih merumuskan berapa koperasi merah putih yang akan didirikan, dimana kami masih punya waktu selama dua bulan lagi,” ujar Slamet Sunarto, Senin (28/4/2025).
Aksi Curi Alpukat di Malang Terbongkar, Pelaku Ternyata Bukan Warga Lokal
Dalam proses persiapan, Slamet menyebutkan tiga mekanisme yang disiapkan, yakni mendirikan koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, serta merevitalisasi koperasi yang nyaris tidak aktif.
Meski peluang pembentukan koperasi ini terbuka lebar, Dinkop-UM mengakui tantangan besar tetap ada, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi. Nantinya, mekanisme teknis pendirian akan disesuaikan dengan arahan Bupati Tulungagung.
Saat ini, data koperasi yang ada telah dikirimkan ke Bupati dan Wakil Bupati. Dari total 1.468 koperasi di Tulungagung, terdapat 776 koperasi aktif dan 299 koperasi wanita.
“Data sudah kami kirim kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, jadi hanya tinggal menunggu arahan mereka untuk menentukan seperti apa nantinya koperasi merah putih ini didirikan,” katanya.
Serunya Wisata di Kayutangan Heritage Malang, Liburan Gak Perlu Mahal!
Mengenai pendanaan, Slamet memaparkan bahwa pendirian koperasi akan mengandalkan sumber dari APBD, APBN, Dana Desa, maupun sumber lain yang memungkinkan. Pembagian peran di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah disiapkan untuk mendukung kelancaran program ini.
Walaupun kendala pada kesiapan SDM diakui masih menjadi tantangan, Slamet memastikan bahwa pelatihan khusus telah dipersiapkan untuk menunjang pengelolaan koperasi ke depan.
“Asalkan ada kolaborasi dan komitmen dari berbagai stakeholder termasuk DPMPD, Bupati dan Wakil Bupati, serta kades pasti pendirian koperasi ini akan berjalan lancar,” imbuhnya.
Jika sudah resmi berdiri, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mengelola berbagai sektor vital seperti apotek, pertanian, hingga perikanan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Namun, saat ini fokus utama masih diarahkan pada tahap teknis pendirian.
“Kunci utama pendirian koperasi adalah dengan melaksanakan musyawarah desa yang akan dinaungi oleh dinas terkait, yaitu DPMPD,” pungkas Slamet.
