KEDIRI, LINGKARWILIS.COM –Dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana, BPBD Kota Kediri mengadakan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Tahun 2025.
Kegiatan ini diikuti 20 peserta dari berbagai OPD yang tergabung dalam Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Kota Kediri. Pelatihan berlangsung selama empat hari, mulai Selasa (2/11) hingga Jumat (5/11), di salah satu hotel di Kota Kediri.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Kediri, Samsul Bahri, membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan. Ia menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terutama dalam pelaksanaan Jitupasna serta penyusunan program yang adaptif, berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip build back better.
Baca juga : Pemkot Kediri Dorong Penguatan Website Kelurahan–Kecamatan, Transparansi Layanan Jadi Fokus Utama
Samsul memaparkan bahwa penanggulangan bencana meliputi tiga fase penting: siaga darurat, tanggap darurat, dan pascabencana. Menurutnya, tahap pascabencana kerap kurang diperhatikan meski dampaknya sangat besar, mulai dari hilangnya tempat tinggal, kerugian materi, hingga rusaknya fasilitas umum.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban menangani fase tanggap darurat, tetapi juga memastikan pemulihan pascabencana berjalan optimal.
“Pelatihan ini sangat penting agar kita memahami cara menghitung kebutuhan serta kerugian pascabencana secara akurat, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kesiapsiagaan terkait data dan prosedur akan membuat perangkat daerah tidak kebingungan ketika bencana terjadi.
Samsul juga mengapresiasi terbangunnya sinergi melalui MoU antara Kabupaten dan Kota Kediri serta sejumlah perguruan tinggi. Kerja sama tersebut, katanya, akan mempermudah mobilisasi bantuan tanpa terkendala administrasi wilayah.
Baca juga : Pasca Penertiban, PKL Jalan Joyoboyo dan Jalan Patiunus Siap Ditata Menjadi Pusat Jajanan Baru Kota Kediri
“Penanganan bencana harus cepat, berlandaskan kemanusiaan, dan didukung dasar hukum yang jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, Joko Arianto, menyatakan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama sehingga kolaborasi antarinstansi menjadi keharusan.
Ia menyebut MoU dengan perguruan tinggi akan memperkuat dukungan dalam fase pascabencana, termasuk pendampingan trauma bagi para penyintas.
“Tidak hanya infrastruktur yang harus kita pulihkan, tetapi juga kondisi psikologis korban. Karena itu peran perguruan tinggi sangat penting,” jelasnya.
Dengan kolaborasi yang semakin erat, Joko berharap seluruh pihak dapat bergerak cepat sesuai tugas masing-masing ketika menghadapi situasi bencana maupun pascabencana.
Sebagai tambahan, kegiatan ini turut dihadiri Kalaksa BPBD Kabupaten Kediri, perwakilan Poltekkes Kemenkes Malang, serta Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.***
Editor; Hadiyin
