Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112 di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis malam (6/11).
Agenda ini dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Kominfo Ronny Yusianto, serta sejumlah pimpinan OPD yang terlibat dalam layanan kegawatdaruratan dan pengaduan publik.
Dalam arahannya, Ferry Djatmiko menekankan bahwa layanan 112 merupakan garda terdepan pelayanan publik Kota Kediri. Menurutnya, program ini bukan sekadar saluran pengaduan, tetapi bukti nyata pemerintah hadir dan merespons cepat kebutuhan warganya.
“Lapor Mbak Wali 112 adalah simbol komitmen kita dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis,” ucap Ferry.
Ferry mengungkapkan, selama periode April hingga Oktober 2025, Call Center 112 menerima lebih dari 86 ribu panggilan. Meski sebagian besar berupa ghost call dan prank call, terdapat 496 laporan kegawatdaruratan valid yang berhasil ditangani petugas. “Ini membuktikan fungsi layanan 112 berjalan efektif dalam penanganan situasi darurat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan response time serta perbaikan peralatan pendukung di masing-masing OPD. Kolaborasi antarinstansi seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar dinilai menjadi kunci kelancaran SOP penanganan cepat.
“Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berarti. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus kuat,” tegas Ferry.
Selain sarana dan prasarana seperti armada siaga dan perangkat komunikasi, Ferry meminta setiap tindak lanjut laporan didokumentasikan secara lengkap agar masyarakat bisa melihat hasil konkret dari kerja pemerintah.
Baca juga : Pemkot Kediri Tingkatkan Kualitas Layanan ODHA Lewat Pembinaan Tata Laksana Pengobatan HIV
Ia juga berharap ke depan layanan 112 tidak hanya bersifat reaktif, melainkan berkembang menjadi sistem prediktif yang mampu memetakan pola masalah dan menjadi dasar kebijakan berbasis data.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Ronny Yusianto, memaparkan rincian hasil evaluasi. Dari total 86.161 panggilan yang diterima sejak April–Oktober, tercatat 18.557 prank call (21,54%), 65.024 ghost call (75,47%), 2.084 panggilan informasi umum (2,42%), serta 496 laporan kegawatdaruratan.
Jenis laporan darurat terbanyak meliputi gangguan hewan buas, permintaan ambulans, kecelakaan lalu lintas, hingga kasus sosial seperti ODGJ dan orang terlantar. Wilayah dengan laporan terbanyak adalah Kecamatan Kota, disusul Mojoroto dan Pesantren.
Untuk layanan non-darurat, kanal WhatsApp Chatbot Lapor Mbak Wali 112 kini menjadi rujukan utama warga. Aduan didominasi lima kategori: bantuan sosial, PJU, pemangkasan pohon, pendidikan, dan PDAM. OPD dengan laporan terbanyak adalah Dinas Sosial, Dishub, dan DLHKP.
Ronny turut menyampaikan sejumlah pembaruan, seperti perpindahan penanganan darurat dari Dinas Kesehatan ke Call Center 112, pergantian nomor WhatsApp chatbot menjadi 0811-364-112 yang telah diverifikasi Meta, serta penerapan fitur Filter 0 untuk menekan panggilan iseng.
Pemkot juga intens melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan bersama LPMK, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna, serta memperkuat branding layanan melalui media sosial, media massa, dan publikasi ruang terbuka.
Secara keseluruhan, kegiatan Monev ini menjadi langkah Pemkot Kediri memperkuat kolaborasi dan profesionalitas dalam layanan publik, selaras dengan slogan “Cepat Lapor, Cepat Tanggap.”***
Editor : Hadiyin
