KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Prioritas utama pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri tahun 2026 diarahkan untuk peningkatan layanan dasar, terutama bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini diketahui dari hasil Rapat Paripurna pembahasan Rancangan APBD 2026 yang digelar di Ruang Paripurna BKPSDM Kota Kediri, Rabu (26/11/2026). Tujuh fraksi DPRD Kota Kediri menyatakan sepakat mengesahkan RAPBD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menjelaskan bahwa kebijakan anggaran tahun depan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.
“RAPBD ini kita arahkan pada perbaikan fasilitas dan peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Setelah pembahasan bersama DPRD, anggaran kita prioritaskan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak serta meningkatkan mutu layanan kesehatan,” terangnya.
Baca juga : Puncak Hari Anak Nasional Kabupaten Kediri Meriah, 1.200 Anak Padati Area SLG
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri, Dra. Firdaus, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD dilakukan dengan prinsip efisiensi dan keberpihakan kepada kebutuhan dasar warga.
“Hari ini kami sepakat mengesahkan RAPBD menjadi Perda. Kami menekan anggaran untuk kegiatan seremonial yang kurang produktif dan mengalihkan dana ke sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat, termasuk ketahanan pangan,” jelasnya.
Firdaus menambahkan bahwa langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah yang tengah lesu, serta memastikan setiap anggaran tersalurkan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD dalam menjaga transparansi, termasuk menindaklanjuti arahan KPK terkait pengelolaan hibah dan bansos.
Baca juga : Enam Finalis Adu Kreativitas di Lomba Foto Cerita Kuliner Kota Kediri
“Hibah dan bansos adalah hak masyarakat, bukan hak anggota DPRD. Kami hanya memfasilitasi. Pengelolaannya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Terkait rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Kediri, Firdaus menyebutkan bahwa proyek tersebut didukung oleh APBN dan akan dibangun di kawasan Singonegaran.
“Ini bagian dari rencana kawasan perkantoran terpadu,” pungkasnya.***
Reporter : Agus Sulistio Budi
Editor : Hadiyin
