LINGKARWILIS.COM – Situasi tegang terjadi di simpang tiga Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang pada Senin siang, 19 Agustus 2024 saat upaya penyegelan sejumlah rumah dan toko (ruko) berlangsung.
Terjadi ketegangan antara penghuni saat penyegelan ruko yang didampingi oleh kuasa hukum mereka, dan petugas gabungan dari Pemerintah Kabupaten Jombang.
Petugas yang terlibat dalam operasi penyegelan ruko ini meliputi personel TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Mereka tengah melaksanakan tugas penyelamatan aset pemerintah daerah. Namun, situasi memanas ketika penghuni ruko bersama kuasa hukumnya menolak upaya penyegelan tersebut, memicu aksi saling dorong.
Meskipun terjadi ketegangan, petugas akhirnya berhasil menyegel dan menggembok beberapa ruko. Asisten 3 Setdakab Jombang, Saiful Anwar, menjelaskan bahwa penyegelan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyelamatan aset Pemkab Jombang sesuai instruksi Bupati Jombang.
Jombang Geger! Ayah Kandung Tega Pukul Anak Sendiri hingga Ancam Akan Dibunuh
“Ini bukanlah eksekusi, melainkan tindakan penyelamatan aset Pemkab Jombang. Kami telah menerima surat tugas dari Bupati untuk melakukan penyegelan dan pemasangan gembok,” ujarnya.
Saiful menambahkan bahwa Pemkab Jombang memiliki bukti yang kuat mengenai kepemilikan aset tersebut. “Kami memiliki dokumen yang membuktikan bahwa bangunan ini adalah aset Pemkab Jombang. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan melalui jalur hukum,” jelasnya.
Dalam operasi ini, setidaknya 14 ruko disegel dan digembok, yang berarti bangunan-bangunan tersebut tidak boleh digunakan untuk aktivitas apapun. “Ada 14 ruko yang disegel hari ini. Jika ada yang masih membuka usaha, itu akan menjadi masalah lain,” tegas Saiful.
Aneka Resep Olahan Ayam Selain Nugget Ayam, Dijamin Anak dan Suami Suka Bunda!
Sementara itu, Sugiharto, kuasa hukum salah satu penghuni ruko menyatakan akan mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan sengketa mengenai status tanah yang ditempati kliennya.
“Kami menghormati proses hukum dan akan membawa kasus ini ke pengadilan untuk memastikan status hukum tanah tersebut,” kata Sugiharto singkat.
