Kediri, LINGKARWILIS.COM — Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, masih mengkaji penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Hingga saat ini, jadwal pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara resmi.
Terkait penerapan WFH yang merupakan tugas kedinasan dari rumah, Mas Dhito memilih bersikap hati-hati meski pemerintah pusat telah mengarahkan pelaksanaannya setiap hari Jumat.
“WFH akan kita lihat terlebih dahulu. Jika diterapkan di hari Jumat, sejauh mana efektivitasnya, terutama dalam efisiensi penggunaan BBM, akan kita evaluasi,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Meski belum diputuskan, Pemkab Kediri tetap mengacu pada kebijakan pusat dengan mempertimbangkan pelaksanaan pada hari Jumat. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, baik setiap dua pekan maupun satu bulan.
Menurutnya, apabila penerapan WFH tidak berdampak signifikan terhadap penghematan BBM, pihaknya akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam rencana implementasinya, pengawasan terhadap ASN akan diperketat. Sistem absensi akan dilakukan sebanyak tiga hingga empat kali dalam sehari, disertai kewajiban mengirimkan foto swafoto sebagai bukti kehadiran.
Foto tersebut harus dikirimkan kepada kepala OPD masing-masing untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain itu, ASN juga diwajibkan memastikan ponsel dalam kondisi aktif selama jam kerja.
Baca juga : Persik Kediri Kantongi Izin, Siap Jamu Persijap Jepara di Stadion Brawijaya
“Jika tidak mengirimkan foto, dianggap tidak hadir. Ponsel juga harus selalu aktif, jika tidak merespons panggilan dalam waktu lima menit, akan diberikan surat peringatan,” tegasnya.
Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Selain WFH, aturan tersebut juga mencakup pembatasan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Mas Dhito menambahkan, untuk perjalanan dinas luar negeri, Pemkab Kediri sejauh ini tidak pernah melakukannya. Sementara perjalanan dalam negeri akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan efisiensi yang telah diterapkan sejak awal 2026.***
Editor : Hadiyin
