Batu, LINGKARWILIS.COM – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu resmi menaikkan status kasus dugaan pelanggaran perizinan dalam proyek Perumahan Azura Hills menjadi Laporan Polisi (LP) A. Keputusan ini diambil setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya unsur pidana dalam kegiatan pembangunan serta penjualan unit rumah yang belum memiliki legalitas hak atas tanah.
Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/09/X/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, yang mencakup wilayah Dusun Abdul Gani Atas, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu.
Dalam laporan itu, AJA, Direktur PT Grand Alzam Village, ditetapkan sebagai pihak terlapor. Ia diduga melakukan penjualan unit perumahan sebelum menyelesaikan status hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 154 jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Baca juga : Pembangunan GOR Kabupaten Kediri di Bulupasar Pagu Berpeluang Dilanjutkan
“Pengembang menjual satuan rumah di kawasan Azura Hills tanpa menuntaskan legalitas tanah yang menjadi dasar pembangunan,” jelas Kasat Reskrim Polres Batu, Iptu Joko Suprianto, Selasa (28/10/2025).
Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa brosur promosi, surat pengakuan hak atas tanah, akta pelepasan hak No. 24, sertifikat bangunan, perjanjian jual beli, serta bukti transfer pembayaran dari konsumen.
Selain itu, penyidik juga telah memeriksa beberapa saksi, termasuk pembeli unit rumah, pihak notaris, dan ahli hukum pertanahan, untuk memperkuat bukti dugaan pelanggaran.
Kasus ini bermula dari temuan Unit Pidana Tertentu (Pidter) Satreskrim Polres Batu, yang menemukan adanya aktivitas penjualan rumah di Azura Hills meski izin pembangunan serta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama perusahaan belum diterbitkan.
Baca juga : Dewan Apresiasi Revitalisasi 32 SD Negeri di Kabupaten Kediri
Akibat perbuatan tersebut, penyidik menilai pengembang berpotensi melanggar ketentuan undang-undang dan terancam hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda hingga Rp5 miliar, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011.
“Kasus ini sudah kami tingkatkan ke tahap laporan polisi. Saat ini penyidik tengah melengkapi administrasi penyidikan dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi serta terlapor. Kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penegakan sanksi administratif,” imbuh Joko.
Polres Batu menegaskan, proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Setiap pengembang wajib mematuhi aturan hukum dalam pembangunan perumahan agar tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat sejumlah warga telah membeli unit rumah di Azura Hills sebelum seluruh perizinan proyek rampung.***
Reporter: Arief Juli Prabowo
Editor : Hadiyin
