Lamongan, LINGKARWILIS.COM – PT Rexline Engineering Indonesia (REI), perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang pabrikasi berat di Kabupaten Lamongan, menyatakan tengah mempercepat proses penyelesaian izin lingkungan dan perizinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) setelah menjadi sorotan DPRD Lamongan.
Sebelumnya, Komisi C DPRD Lamongan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik PT REI yang berlokasi di KM 10 Jalan Raya Mantup, Desa Takeranklanting, Kecamatan Tikung, pada Rabu (1/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, dewan menemukan perusahaan belum mengantongi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) serta izin terkait K3.
Menanggapi hal itu, First CEO PT Rexline Engineering Indonesia, Andik Winarno, menegaskan pihaknya telah melakukan langkah cepat dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi berwenang untuk melengkapi seluruh kewajiban perizinan.
Baca juga : Operasi Sikat Semeru, Polres Kediri Bongkar 15 Kasus Kriminal dan Amankan 14 Tersangka
“Kunjungan Komisi C DPRD Lamongan membahas soal perizinan lingkungan. Saat ini, proses pengurusan izin lingkungan di perusahaan kami sedang berjalan,” ujar Andik di kantor PT REI, Selasa (11/11/2025).
Andik menjelaskan, sejak berdiri pada 2019 hingga 2023, perusahaan awalnya berfokus pada kegiatan perdagangan sebelum akhirnya mengembangkan sektor produksi yang memerlukan kajian lingkungan lebih mendalam.
Ia menuturkan, proses perizinan sempat terkendala perubahan regulasi, terutama terkait penerapan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Persetujuan Lingkungan. Perubahan ini membuat pembagian kewenangan perizinan bergeser antara pemerintah pusat dan daerah.
“Baru-baru ini kami mendapat informasi adanya perubahan pembagian kewenangan antara kementerian dan daerah. Berdasarkan arahan Komisi C dan instansi terkait, pengajuan izin kami kini diarahkan ke tingkat provinsi,” jelasnya.
Baca juga : Resmi, Imran Nahumarury Ditunjuk Jadi Pelatih Kepala Baru Persela Lamongan
Saat ini, PT REI tengah menyesuaikan dokumen dan lahan seluas sekitar 11.000 meter persegi untuk memenuhi persyaratan izin di provinsi. Sebagian lahan, kata Andik, masih dalam proses administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Ada dua bidang lahan yang masih dalam proses di BPN. Salah satunya baru kami beli awal tahun ini dan sedang tahap balik nama serta pengurusan PKKPR. Untuk sebagian lahan lainnya, kami sudah mengantongi izin PBG,” paparnya.
Menanggapi permintaan Komisi C agar kegiatan di area belum berizin dihentikan sementara, Andik menegaskan perusahaan akan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
“Kami berterima kasih atas arahan dari DLH dan dukungan Komisi C. Prinsipnya, kami berkomitmen menjalankan operasional sesuai regulasi dan aturan yang berlaku,” tandasnya.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
