Lamongan, LINGKARWILIS.COM – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026), di gedung DPRD setempat.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang 2025. Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp680 miliar atau 99,79 persen dari target yang ditetapkan.
Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp559 miliar, PAD Lamongan tercatat mengalami pertumbuhan sekitar 21,70 persen atau naik kurang lebih Rp121 miliar. Capaian ini dinilai sebagai indikator penguatan kemandirian fiskal daerah.
Fraksi Gerindra dalam pandangannya memberikan apresiasi atas optimalisasi berbagai sektor pendapatan, termasuk opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang mencapai 113,67 persen, opsen pajak kendaraan bermotor 107,37 persen, serta retribusi perizinan tertentu yang menembus 143,17 persen.
Baca juga : ABTI Kota Kediri Gandeng Guru PJOK Perkuat Pembinaan Atlet Bola Tangan di Sekolah
Selain itu, kebijakan belanja modal Pemkab Lamongan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan juga mendapat apresiasi dari sejumlah fraksi di DPRD, mulai dari PDIP, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, Partai Ummat, hingga NasDem. Mereka menilai arah pembangunan telah sejalan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan layanan publik.
Meski demikian, DPRD juga menekankan pentingnya menjaga kualitas serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur, tidak hanya berorientasi pada jumlah proyek yang dikerjakan.
Fraksi PDIP menyampaikan bahwa realisasi belanja modal infrastruktur yang mencapai 98,20 persen perlu terus dioptimalkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi capaian tersebut dan berharap ke depan pemerintah lebih fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar perwakilan Fraksi PDIP.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi atau Pak Yes menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBD tidak semata-mata mengejar capaian administratif, tetapi juga harus memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkab Lamongan terus melakukan optimalisasi melalui digitalisasi sistem penerimaan daerah, pemutakhiran data potensi pajak, serta penguatan pengawasan agar kepatuhan wajib pajak meningkat dan potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalisasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi peningkatan kapasitas fiskal melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan kontribusi PAD secara bertahap.
Di sektor BUMD, Pemkab Lamongan berkomitmen meningkatkan kinerja melalui evaluasi berkelanjutan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik.
Sementara itu, pengelolaan APBD 2025 juga diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pertanian. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran mencapai 28 persen dan digunakan untuk peningkatan sarana prasarana, program penanganan anak tidak sekolah, serta pemenuhan kebutuhan 637 formasi PPPK tenaga pendidik.
Di sektor kesehatan, Pemkab menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) melalui pemutakhiran data kepesertaan BPJS serta penguatan layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah melalui program LASERKU.
Adapun di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas, stabilitas harga, serta penguatan program Lumbung Pangan Lamongan sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah.***
Reporter : Suprapto
Editor : Hadiyin
