Lamongan, LINGKARWILIS.COM – Kasus dugaan perbuatan asusila yang menyeret oknum Sekretaris Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, berinisial A, terus menjadi sorotan publik. Oknum perangkat desa tersebut sebelumnya diamankan warga saat berada berduaan dengan seorang perempuan berinisial D, yang diketahui berprofesi sebagai lady companion (LC), di sebuah rumah kontrakan di kawasan Perumahan Griya Permata Insani (GPI), Kecamatan Tikung.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Moh. Freddy Wahyudi, menegaskan bahwa pihak legislatif akan turut mengawal proses penanganan kasus tersebut, meskipun hingga kini DPRD belum menerima laporan resmi dari instansi terkait.
Freddy menyampaikan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menjalin koordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna menjaga stabilitas pemerintahan desa serta kepercayaan publik.
“Memang sejauh ini belum ada laporan resmi maupun klarifikasi yang masuk. Namun upaya antisipatif perlu segera dilakukan melalui koordinasi dengan pihak yang berkompeten,” ujar Freddy Wahyudi, Rabu (7/1/2026).
Baca juga : Dapur Ponpes Sunan Prapen Karanggeneng Lamongan Hangus Terbakar, Ini Dugaan Penyebabnya
Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang tidak mengatur secara khusus mengenai pelanggaran asusila. Kendati demikian, regulasi tersebut memberikan payung hukum terkait larangan dan kewajiban perangkat desa dalam menjaga norma serta etika penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Perangkat desa, termasuk sekretaris desa, terikat pada ketentuan dalam UU Desa yang mengatur tugas, kewenangan, hak, kewajiban, dan larangan yang wajib dipatuhi,” jelasnya.
Menurut Freddy, meski istilah asusila tidak disebutkan secara eksplisit, perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
Baca juga : Sekdes Wonokromo Lamongan Terancam Sanksi Lebih Lanjut Usai Digerebek Warga Bersama Seorang LC
“Perangkat desa memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan nilai sosial budaya serta adat istiadat setempat. Tindakan yang bertentangan dengan norma tersebut tentu tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila terbukti melanggar, perangkat desa dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian dari jabatan. Pemberian sanksi dilakukan oleh kepala desa sesuai ketentuan peraturan daerah dan harus melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif serta berkeadilan.
“Sanksi harus dijatuhkan sesuai prosedur dan melalui proses pemeriksaan yang adil,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, oknum Sekdes Wonokromo digerebek warga Perumahan GPI Tikung pada Jumat (12/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB. Saat penggerebekan di rumah kontrakan Blok E23 RT 5 RW 7 tersebut, yang bersangkutan diketahui berada di dalam kamar bersama seorang perempuan dalam kondisi setengah berpakaian.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
