Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar rapat staf perdana pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Gatut Sunu Wibowo. Rapat tersebut turut didampingi oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menjelaskan bahwa rapat diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta jajaran ASN untuk menerima arahan langsung dari Kemendagri.
Menurutnya, forum ini digelar sebagai langkah responsif dalam menyikapi situasi pemerintahan daerah pasca OTT, sekaligus memastikan roda birokrasi tetap berjalan normal.
“Kami menegaskan agar seluruh ASN tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Efrimeiriza, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri.
Dalam rapat tersebut, Kemendagri menekankan empat poin utama kepada jajaran Pemkab Tulungagung. Pertama, memastikan pemerintahan tetap berjalan normal. Kedua, menjaga pelayanan publik tetap optimal. Ketiga, melakukan mitigasi agar kasus serupa tidak terulang. Keempat, memberikan motivasi kepada ASN agar tetap profesional dalam bekerja.
“Empat hal ini menjadi fokus arahan kami sebagai respons atas OTT yang terjadi di Tulungagung,” jelasnya.
Efrimeiriza menambahkan, Tulungagung saat ini menjadi perhatian khusus Kemendagri, mengingat peristiwa OTT terhadap kepala daerah telah terjadi lebih dari satu kali.
Baca juga : Tasyakuran Ulang Tahun Personel Polres Kediri, Perkuat Soliditas dan Kebersamaan
Karena itu, pendampingan dinilai penting sebagai bagian dari upaya evaluasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Langkah serupa juga akan diterapkan di daerah lain yang mengalami kasus serupa.
“Pendampingan ini merupakan bagian dari evaluasi pasca OTT. Namun keberhasilannya tentu bergantung pada komitmen daerah untuk berbenah,” tegasnya.
Melalui rapat ini, diharapkan stabilitas pemerintahan di Kabupaten Tulungagung tetap terjaga, sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola birokrasi ke depan.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
