Kediri, LINGKARWILIS.COM – Ratusan warga Dusun Ndoro, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, menggelar aksi protes di Kantor Perhutani Kediri, Senin (10/2/2025).
Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan lahan yang selama ini dinilai tidak merata.
Mulyadi, koordinator aksi, menegaskan bahwa tuntutan warga bukan sekadar soal pembagian lahan, tetapi juga terkait kejelasan alokasi tanah yang selama ini dianggap tidak adil.
“Seharusnya setiap kepala keluarga mendapatkan 25 hingga 30 meter, tetapi saat ini hanya 9 meter. Sisanya ke mana? Kami ingin pembagian yang adil, agar yang menggarap benar-benar warga sekitar, bukan orang luar,” ujar Mulyadi.
Baca juga : Kasus PMK di Kediri Meningkat, 1.116 Ekor Ternak Terpapar
Selain soal luas lahan, warga juga mempertanyakan kelanjutan kerja sama yang seharusnya berakhir pada 2022. Mulyadi menilai bahwa jika masa kerja sama sudah habis, maka pengelolaan lahan oleh Perhutani harus dievaluasi.
“Kesepakatan awal pembentukan lembaga ini hanya untuk lima tahun, seharusnya sudah selesai. Tapi ternyata lahan masih dikelola oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Jika memang ingin diperpanjang, harus ada kesepakatan baru dengan pihak Desa Manggis,” tambahnya.
Menanggapi aksi tersebut, Administratur Perhutani KPH Kediri, Miswanto, menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan proses pengelolaan lahan sesuai mekanisme yang berlaku secara terbuka dan transparan.
Baca juga : Solichin Resmi Jabat Kepala Lapas Kelas IIA Kediri, Gantikan Urip Dharma Yoga
“Kami memahami aspirasi warga dan akan memastikan bahwa proses validasi data anggota PLMDH Adil Sejahtera pada 19 Februari 2025 nanti dilakukan dengan cermat dan sesuai aturan. Kami juga terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut dengan masyarakat terkait pengelolaan lahan ini,” ujar Miswanto.
Sementara itu, warga masih menunggu keputusan resmi dari Perhutani terkait validasi data yang akan dilakukan di Balai Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
