LINGKARWILIS.COM – Usulan percepatan pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen sepanjang 30 kilometer kembali disuarakan oleh Bupati Malang M. Sanusi.
Usulan ini disampaikan saat ia mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri PUPR, Dody Hanggodo, dalam agenda infrastruktur di Jakarta beberapa waktu lalu. Sanusi berharap proyek strategis ini dapat segera direalisasikan dengan dukungan penuh dari Kementerian PUPR.
Proyek jalan tol Malang-Kepanjen telah ditetapkan sebagai bagian dari program prioritas nasional periode 2025–2029. Selain mendorong percepatan, Bupati Sanusi juga menyampaikan bahwa infrastruktur ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah Malang Selatan.
Sanusi sebelumnya menyebutkan bahwa pihaknya masih menantikan Instruksi Presiden terkait pembangunan tersebut, seraya berharap proyek dapat segera berjalan, terutama setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disebut akan memicu lebih banyak kunjungan pejabat pusat ke Malang.
Kapolresta Malang Kota Tinjau Langsung Jalur Arus Balik Lebaran 1446 H
Tol sepanjang 30 km ini direncanakan memiliki empat exit tol yang tersebar di Pakisaji, Kepanjen, Gondanglegi, dan Tajinan-Pakis. Meski demikian, jarak antara exit tol dan jalan arteri tetap menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan investasi tambahan untuk pembangunan jalur penghubung.
Pembangunan ini juga diklaim akan menjadi penghubung penting antara Malang dan kawasan lain melalui ruas Gempol–Pandaan–Malang yang telah ada sejak 2021. Manfaat dari proyek ini termasuk mengurangi kemacetan dan mempercepat waktu tempuh.
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menambahkan bahwa tol Malang-Kepanjen tidak hanya berdampak pada konektivitas, tapi juga mendukung ketahanan pangan.
“Kami mengusulkan percepatan pembangunan tol Malang-Kepanjen, termasuk jalur Gondanglegi–Balekambang dan infrastruktur lainnya,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).
Grebeg Ketupat Kembali Meriahkan Alun-Alun Kota Batu Besok, Jangan Sampai Kelewatan!
Menurut Tomie, pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional yang saat ini memfokuskan pembangunan pada infrastruktur pendukung ketahanan pangan, seperti irigasi dan sanitasi.
“Pak Menteri menyampaikan, fokus utama adalah infrastruktur penunjang ketahanan pangan, seperti jaringan irigasi dan sanitasi. Bahkan akan diterbitkan Inpres agar pusat bisa turun tangan langsung dalam pembangunan itu,” jelasnya.
Meskipun tidak menjadi prioritas utama, Tomie menegaskan bahwa jalan tol tetap dianggap sebagai infrastruktur strategis.
“Jalan tol tetap termasuk infrastruktur strategis. Meskipun bukan prioritas pertama, tetap menjadi bagian penting untuk mendukung akses distribusi pangan dan mobilitas masyarakat,” katanya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Malang berharap percepatan pembangunan tol ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Reporter : Arief Juli Prabowo
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
