Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Sebanyak 115 guru di Kabupaten Tulungagung yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) berangkat menuju Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Mereka akan mengikuti aksi nasional di Gedung DPR RI guna memperjuangkan perubahan regulasi yang dinilai belum berpihak kepada guru swasta dan guru honorer.
Ketua Pengurus Daerah PGSI Tulungagung, Nur Qomarudin mengatakan, hingga saat ini kesejahteraan guru, khususnya guru honorer swasta, masih jauh dari harapan. Menurutnya, masih terjadi perbedaan perlakuan antara guru negeri dan swasta, baik dalam sistem pengangkatan maupun kesejahteraan.
“Besok kami akan silaturahmi dan menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI. Selama ini ada miskonsepsi bahwa guru honorer itu hanya ada di sekolah negeri. Padahal di yayasan swasta juga banyak guru yang pengabdiannya luar biasa, namun belum mendapatkan kesetaraan nasib dan kesejahteraan,” ujarnya.
Baca juga : Kebakaran Hebohkan RS Muhammadiyah Kediri, Tiga Mobil Damkar Padamkan Api di Ruang Kantin
Ia menilai guru negeri lebih diuntungkan karena telah masuk dalam database pemerintah, sementara guru swasta harus mengikuti jalur umum dalam proses seleksi. Kondisi tersebut membuat banyak guru swasta kesulitan bersaing, terutama karena faktor usia.
PGSI berharap revisi atau amandemen undang-undang ke depan tidak lagi membedakan status guru, seperti guru honorer swasta, PPPK paruh waktu, maupun kategori lainnya.
“Kami ingin nanti tidak ada lagi dikotomi. Semua cukup disebut Guru Indonesia dan berada dalam satu sistem yang sama,” tegasnya.
Selain itu, PGSI juga mendorong guru yang telah masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar memperoleh penyetaraan status dan kesejahteraan. Sementara bagi guru yang belum masuk Dapodik, pihaknya mendorong agar segera mengikuti sertifikasi untuk memperbesar peluang mendapatkan pengakuan status dari pemerintah.
Menurut Qomarudin, guru yang telah mengikuti impassing berpeluang memperoleh honor atau gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), sehingga kesejahteraan mereka bisa lebih terjamin.
Baca juga : Tenun Ikat Kota Kediri Siap Tembus Pasar Modern Lewat Diversifikasi Produk Fashion
“Kalau yang belum masuk Dapodik akan kami dorong ikut sertifikasi dulu. Setelah itu bisa diproses impassing dan lainnya supaya kesejahteraannya lebih baik,” pungkasnya.***
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin