TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung diketahui masih beroperasi meski belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi tersebut membuat SPPG berisiko ditutup sementara apabila terjadi insiden keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Tulungagung, Mamik Hidayah, mengatakan saat ini tercatat ada 145 SPPG yang melayani program MBG di Tulungagung. Namun, belum seluruhnya memiliki SLHS selama beroperasi.
“Sesuai data kami, sekarang ada 145 SPPG yang sudah beroperasi di Tulungagung dan belum semuanya mengantongi SLHS selama beroperasi melayani MBG,” kata Mamik, Senin (16/2/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah meminta agar setiap SPPG mulai mengajukan SLHS sejak November 2025, sehingga pada awal 2026 seluruhnya sudah memenuhi ketentuan tersebut. Secara standar kesehatan, SPPG yang belum mengantongi SLHS seharusnya tidak diperkenankan beroperasi karena kualitas higienitasnya belum terjamin.
Baca juga : Cuaca Kota Kediri Didominasi Berawan, BPBD Imbau Warga Tetap Waspada Aktivitas Luar Ruang
Namun, kewenangan operasional SPPG berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan Dinas Kesehatan daerah.
Menurut Mamik, terdapat konsekuensi serius bagi pengelola SPPG yang tetap beroperasi tanpa SLHS apabila terjadi insiden keracunan akibat konsumsi MBG. BGN, lanjutnya, dapat menghentikan operasional SPPG, baik sementara maupun permanen.
“Tentu ada konsekuensi yang dihadapi pengelola SPPG apabila ada insiden keracunan MBG jika SPPG itu tidak punya SLHS. BGN secara tegas bisa menghentikan operasional SPPG itu, baik sementara atau secara permanen,” ungkapnya.
Secara rinci, dari 145 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 92 SPPG telah mengajukan SLHS melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dari jumlah tersebut, baru 51 SPPG yang telah resmi mengantongi SLHS. Artinya, masih ada 41 SPPG dalam proses melengkapi berkas, serta 53 SPPG yang hingga kini belum mengajukan SLHS sama sekali.
Baca juga : Satlantas Polres Kediri Kota Intensifkan Patroli Selama Libur Panjang
Untuk memperoleh SLHS, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya minimal 50 persen pegawai telah mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan memperoleh skor minimal 81 dalam Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Selain itu, SPPG juga wajib lolos uji laboratorium air dan dinyatakan bebas bakteri.
“Di sini tugas kami melakukan validasi tahap akhir setelah seluruh persyaratan terpenuhi,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
