LAMONGAN, LINGKARWILIS.COM – Pengadilan Negeri (PN) Lamongan menggelar sidang lapangan untuk perkara sengketa tanah dengan nomor perkara 2/P.dt.G/2025/PN Lmg, pada Jumat (13/6/2025) di Dusun Blangit RT 002 RW 001, Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan. Sidang ini merupakan buntut dari gugatan Sulasmirah dan sejumlah penggugat lainnya terhadap Pemerintah Desa Karanglangit sebagai pihak tergugat I dan II.
Persidangan langsung dipimpin oleh dua hakim PN Lamongan, Satriany Alwi dan Olyviarin Rosalinda Taopan, dengan didampingi panitera. Kedua belah pihak hadir dalam agenda sidang ini, masing-masing didampingi kuasa hukum mereka.
Namun suasana sempat memanas ketika awak media yang hendak meliput kegiatan tersebut mendapat penolakan. Hakim Olyviarin secara tegas melarang peliputan oleh jurnalis. “Kami tidak izinkan untuk meliput, ini adalah proses persidangan,” tegasnya. Saat dimintai klarifikasi setelah sidang, hakim kembali menegaskan larangan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Baca juga : Empat Wanita Residivis Spesialis Pencurian Ditangkap Usai Beraksi di Golden Swalayan Kediri
Kuasa hukum penggugat, Mambaul Ulum, mengungkapkan bahwa gugatan diajukan karena diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan hak atas tanah warisan yang berasal dari kakek dan ayah para penggugat. Menurut Ulum, tanah yang disengketakan atas nama Kamsi P. Soeni alias Suni masih tercatat resmi sebagai milik keluarga penggugat.
Ia menyoroti keberadaan akta jual beli atas nama seseorang bernama Legiran yang disebutnya mengandung cacat hukum. “Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa tanah dijual oleh para ahli waris, padahal klien kami tidak pernah menandatangani pernyataan waris maupun akta jual beli itu,” jelas Ulum.
Lebih jauh, Ulum membeberkan adanya sejumlah surat keterangan dari pihak desa yang isinya saling bertentangan, meski diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama. Ia juga menyebut batas-batas tanah yang tercantum dalam dokumen jual beli tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maupun catatan resmi petok C desa.
Baca juga : Panen Kangkung 400 Kg, Warga Binaan Lapas Kediri Dapat Ilmu Bertani dan Dukung Ketahanan Pangan
“Surat Keputusan KINAG asli masih dipegang oleh penggugat dan belum pernah dialihkan ke pihak manapun,” ungkap Ulum. Ia menambahkan, kendati akta jual beli diterbitkan pada 1998, hingga kini tanah tersebut belum dapat dibaliknamakan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal inilah yang menguatkan dugaan bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sah secara hukum.
Ulum juga menyatakan, jika ditemukan bukti adanya pemalsuan dokumen atau keterangan, pihaknya siap menempuh jalur pidana.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
