TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung tengah memfinalisasi mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung memastikan, proses pencairan bantuan senilai Rp1 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dilakukan dalam waktu dekat, setelah tahapan koordinasi dan verifikasi rampung.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tulungagung, Teguh Abianto, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap harmonisasi regulasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Tujuannya adalah memastikan bahwa skema penyaluran sesuai ketentuan hukum dan tepat sasaran.
“Kami harus pastikan seluruh ketentuan hukum yang menjadi dasar penyaluran ini sudah sinkron, termasuk validasi ulang data penerima,” ujar Teguh, Kamis (31/7/2025).
Baca juga : Pembangunan Talud di Jalan Besuki, Selopanggung, Kabupaten Kediri Dimulai, Akses Jalan Dibatasi
Adapun jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 9.752 KPM, dengan nominal Rp 200 ribu per bulan selama lima bulan.
Teguh menambahkan, sebelum bantuan disalurkan, Dinsos akan melakukan sosialisasi kepada desa-desa, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan validasi data penerima. Proses ini penting agar penyaluran dana betul-betul menyasar masyarakat yang berhak.
Pihaknya juga mengakui adanya kemudahan dalam menjaring data para pekerja pabrik rokok, salah satu kelompok penerima bantuan. Hal ini karena perusahaan umumnya memiliki data karyawan secara lengkap.
“Data pekerja industri rokok sudah tersedia, tinggal kami rekap dan verifikasi ulang untuk menghindari tumpang tindih,” jelasnya.
Baca juga : Pemkab Kediri Imbau Warga Kibarkan Bendera Merah Putih Selama Bulan Agustus
Terkait teknis penyaluran, Dinsos Tulungagung merancang sistem distribusi dalam dua tahap. Model yang dipertimbangkan adalah penyaluran untuk tiga bulan pertama di tahap awal, lalu dua bulan berikutnya di tahap kedua, atau sebaliknya.
“Arahan dari Bupati dan Kadinsos adalah dua kali penyaluran. Untuk skemanya, bisa saja tiga bulan lalu dua bulan, tergantung kesiapan teknis di lapangan,” pungkas Teguh.
Pemerintah daerah menargetkan program ini tidak hanya menjadi bentuk kehadiran negara dalam pemanfaatan dana cukai tembakau, tetapi juga instrumen untuk mendorong perlindungan sosial di sektor industri padat karya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
