BLITAR, LINGKARWILIS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Blitar terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, Rabu (4/3/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan. Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan serta penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi KAI Daop 7 Madiun, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Ali Afandi menyampaikan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
“Sebagai BUMN yang menjalankan operasional perkeretaapian, KAI Daop 7 Madiun tidak terlepas dari berbagai dinamika dan potensi permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Melalui kesepakatan ini, kami berharap penanganan permasalahan hukum dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Baca juga : Momen Lebaran, Omzet Produsen Rengginang di Blitar Naik Dua Kali Lipat, Sebulan Ketan Tembus 2 Ton
Ia menambahkan, sinergi antara KAI dan Kejaksaan menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga aset negara serta memastikan setiap kebijakan dan tindakan korporasi tetap berada dalam koridor hukum.
“Kami meyakini kolaborasi ini tidak hanya memperkuat aspek perlindungan hukum perusahaan, tetapi juga mendukung pelayanan transportasi kereta api yang semakin aman, andal, dan berintegritas bagi masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya kerja sama ini, KAI Daop 7 Madiun berharap seluruh proses bisnis dan operasional perusahaan dapat berjalan lebih tertib administrasi, transparan, serta memiliki kepastian hukum yang kuat.
Sementara itu, Romulus Haholongan menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung langkah-langkah positif yang dilakukan KAI Daop 7 Madiun.
“Kami akan mendukung dan membantu memperoleh apa yang menjadi hak KAI,” tegasnya.
Baca juga : Puluhan Rumah di Blitar Rusak Tertimpa Pohon Tumbang, BPBD Lakukan Penanganan
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi, termasuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Selain itu, juga mencakup pemberian pertimbangan hukum dalam bentuk legal opinion, legal assistance, hingga legal audit, serta tindakan hukum lain seperti upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan atau kekayaan negara dan fasilitasi penyelesaian sengketa.
Kesepakatan bersama ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.***
Reporter: Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
