JOMBANG, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memperpanjang kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Jombang melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penandatanganan berlangsung di Ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (3/3/2026) pagi. Dokumen kerja sama diteken langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, dan Kepala Kejari Jombang, Dyah Ambarwati. Kegiatan tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Gus Salmanudin, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, jajaran kepala perangkat daerah, serta pejabat kejaksaan.
Dalam sambutannya, Warsubi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Dukungan hukum dari Kejaksaan menjadi kebutuhan mendasar agar setiap kebijakan dan program pembangunan di Jombang berjalan sesuai koridor hukum. Kami ingin memastikan aset daerah terjaga dan setiap rupiah APBD digunakan secara akuntabel,” ujarnya.
Baca juga : Harga Cabai, Daging Ayam, dan Telur Picu Inflasi Kota Kediri di Atas Nasional
Ia berharap pendampingan hukum dari Kejaksaan dapat meminimalisir potensi persoalan sejak dini, sehingga aparatur sipil negara (ASN) dapat bekerja lebih tenang dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Dyah Ambarwati menekankan bahwa kerja sama di bidang Datun mengedepankan pendekatan pencegahan.
“Bidang Datun adalah bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Kami lebih senang diajak berdiskusi dan konsultasi sejak awal sebelum muncul permasalahan hukum yang berat,” tegasnya.
Baca juga : Satpol PP Kota Kediri Bredel Banner Tak Berizin dan Tertibkan PKL yang Gunakan Fasilitas Umum
Melalui kerja sama ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum di Kabupaten Jombang.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
