Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo resmi dihentikan operasionalnya mulai 7 November 2025. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari sanksi yang dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lantaran sistem pengelolaan sampah di lokasi tersebut masih menggunakan metode open dumping.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Jamus Kunto, membenarkan bahwa penghentian operasional TPA Mrican merupakan bagian dari penegakan aturan KLHK. Ponorogo termasuk dalam 344 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat sanksi serupa.
“Kita terkena sanksi karena pengelolaan sampah di TPA Mrican masih menggunakan sistem open dumping. Mulai tanggal 7 November, TPA sudah tidak boleh lagi beroperasi,” ujar Jamus, Senin (6/10/2025).
Baca juga : Dua Pria Asal Kertosono dan Kediri Ditangkap Polisi di Nganjuk karena Diduga Edarkan Sabu, Ini Identitasnya
Sebagai langkah tindak lanjut, DLH tengah berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan mendorong pemilahan dan pengolahan sejak dari rumah tangga hingga ke tingkat Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
“Prinsipnya, pengelolaan harus selesai di tingkat TPS. Kami sedang menggerakkan masyarakat agar sampah bisa dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya juga melakukan negosiasi dengan KLHK agar sanksi tersebut bisa ditinjau ulang. Pemkab Ponorogo meminta waktu untuk menurunkan volume sampah yang dikirim ke TPA dari sekitar 70 ton per hari menjadi 20–30 ton melalui sistem pengurangan dan pengolahan di tingkat bawah.
“Kami mulai dari rumah tangga dan TPS. Jika hasilnya signifikan, kami berharap larangan operasi TPA bisa dievaluasi,” tambahnya.
Baca juga : Gerdal Jadi Andalan Petani Kabupaten Kediri Cegah Serangan Hama OPT
Sebagai contoh penerapan sistem baru, lingkungan perkantoran Pemkab Ponorogo kini telah menggunakan biopori untuk mengelola sampah organik menjadi kompos, sementara sampah anorganik dipilah.
“Di kantor Pemkab sudah mulai diterapkan biopori agar sampah organik terurai dan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Untuk relokasi TPA baru, paling cepat bisa dilakukan awal tahun depan,” pungkas Jamus.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
