LINGKARWILIS.COM – Beberapa posisi pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung hingga kini masih belum terisi.
Meski demikian, Pemkab setempat mengaku tengah berupaya mencari sosok yang tepat dan kompeten untuk mengisi jabatan-jabatan strategis tersebut.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyatakan bahwa kekosongan jabatan kepala OPD memang masih terjadi di sejumlah instansi.
Total ada tujuh jabatan eselon II yang belum terisi, sehingga pelaksanaan tugas di OPD-OPD itu untuk sementara dijalankan tanpa pimpinan definitif.
Kerja Serius Perangkat Desa di Jombang Berbuah Hasil, Tapi PR Pajak Belum Selesai
Tujuh jabatan yang dimaksud mencakup posisi Kepala Inspektorat, Direktur RSUD dr. Iskak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman. Selain itu, kursi Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga masih kosong.
“Memang kami akui masih ada tujuh kepala OPD yang masih belum terisi. Kami masih berupaya untuk mencari figur yang cocok untuk menempati jabatan tersebut,” kata Gatut Sunu Wibowo, Senin (21/7/2025).
Menurut Gatut, proses pencarian figur yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kandidat yang dipilih benar-benar memiliki kualitas dan kapasitas yang sesuai. Oleh karena itu, seleksi dilakukan dengan sangat hati-hati.
Misteri Kematian Pekerja Bangunan di Sawojajar Malang, Motor Ditemukan Tergeletak
Meski belum terisi secara definitif, Gatut memastikan bahwa kekosongan tersebut tidak sampai menghambat jalannya roda pemerintahan.
Untuk menjamin kelancaran pelayanan dan program, pihaknya telah menugaskan sejumlah pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi posisi-posisi tersebut sementara waktu.
“Kami sudah menunjuk Plt untuk menempati tujuh jabatan itu, sehingga jalannya pemerintahan tidak akan terganggu dengan adanya kekosongan jabatan itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, menjelaskan bahwa kekosongan jabatan eselon II tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan mutasi pejabat yang dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025 lalu. Saat ini pihaknya tengah menyiapkan skema pengisian jabatan yang akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.
Penunjukan Plt dilakukan sebagai langkah cepat agar fungsi pelayanan publik di masing-masing OPD tetap berjalan optimal. Namun, pengisian pejabat tetap (definitif) akan segera dilakukan dengan proses yang terbuka dan terukur.
“Proses pengisiannya open bidding atau seleksi terbuka, nanti diumumkan. Ada pendaftaran, ada seleksi administrasi, ada tes secara manajerial, dan tes secara teknis dan nanti akan diumumkan hasilnya,” kata Soeroto.
Ia menambahkan, beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh peserta seleksi, antara lain pengalaman minimal tiga tahun sebagai pejabat eselon III, pendidikan terakhir minimal sarjana (S1), serta melampirkan surat keterangan berkelakuan baik. Soeroto optimistis, SDM di lingkungan Pemkab Tulungagung cukup siap untuk mengisi posisi tersebut.
“Kalau pejabat eselon III banyak yang memenuhi syarat di atas. Dari Kepala Bagian, sekretaris hingga Kepala Bidang. Kita sumber daya banyak,” tutupnya.
