Ponorogo, LINGKARWILIS.COM- Puluhan masyarakat yang tergabung dalam beberapa aliansi menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, Senin (12/8/2024).
Mereka menuntut DPRD untuk menolak wacana Pemkab Ponorogo untuk berhutang senilai Rp 100 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan penerangan jalan umum (PJU).
Menurut mereka, peminjaman kepada pihak ketiga tersebut tidak sesuai dengan skala prioritas dan hanya akan membebani keuangan daerah. Sebab, masih banyak sektor lainnya yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.
Baca juga : Presiden Palestina Mahmoud Abbas Kunjungi Rusia, Bicarakan Ketegangan yang Meningkat di Gaza
“Kami datang kesini untuk mengadu kepada perwakilan kami di DPRD untuk menolak peminjaman Rp 100 miliar yang hanya digunakan untuk PJU,” ungkap Koordinator Aksi, Hendro Tanotyo.
Lebih lanjut, kata Hendro pembenahan sejumlah fasilitas mulai dari infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan saat ini lebih penting bukan hanya sekedar penerangan jalan umum. Ia juga meminta DPRD Kabupaten Ponorogo untuk mengawal pemerintahan saat ini.
“Tuntutan kita dikabulkan oleh DPRD, mereka juta menolak. PJU penting tapi harus melihat skala prioritas,” pungkasnya.
Baca juga : Kakek Bertato Warga Blitar Tewas Terlindas Kereta Brawijaya, Diduga Bunuh Diri
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Miseri Efendi, memastikan jika rencana pemkab untuk meminjam tersebut batal. Selain itu, dalam dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hanya dituliskan kerjasama dengan badan usaha.
“Seperti daerah daerah lainnya intinya tidak sama dengan berhutang seperti PEN, hanya kerjasama dengan badan usaha. Saya cek Kemendagri juga tidak ada, karena masih dalam rencana KUA PPAS,” imbuhnya
Pihaknya memastikan jika tahun ini tidak ada Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) termasuk penandatanganan utang piutang. Meski secara umum KPBU sangat menguntungkan bagi daerah yang memiliki anggaran yang minim.
“Saya pastikan tahun ini tidak ada utang piutang antara Pemkab Ponorgo dan PT PPI yang masuk dalam KPBU. Kami secara tegas menolaknya,” pungkas Miseri Efendi.***
Reporter : Sony Dwi P
Editor
