Kediri, LINGKARWILIS.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri sepanjang 2024 mencatat pertumbuhan positif pada sektor belanja, meski sektor pendapatan mengalami penurunan.
Kepala KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, menyampaikan bahwa belanja di wilayah Kediri Raya hingga akhir 2024 mencapai Rp9.235,86 miliar, naik 4,27 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Rinciannya, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.337,06 miliar, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp6.898,80 miliar,” ungkapnya, Kamis (23/1/2025).
Baca juga : Ponorogo Dilirik Investor, Nilai Investasi 2024 Capai Rp 360 Miliar, Sektor Kimia dan Farmasi Mendominasi
Dari empat kabupaten/kota yang menjadi mitra KPPN Kediri, Kabupaten Kediri mencatat serapan tertinggi sebesar Rp2.909,94 miliar, diikuti Kabupaten Nganjuk sebesar Rp2.628,28 miliar.
Kabupaten Trenggalek menyerap Rp1.848,99 miliar, sementara Kota Kediri dengan luas wilayah terkecil membukukan serapan Rp1.848,63 miliar.
Namun, dari sisi pendapatan, wilayah Kediri Raya mengalami kontraksi sebesar 9,25 persen. Pendapatan hingga akhir 2024 tercatat sebesar Rp27.563,4 miliar, lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai Rp30.462,7 miliar.
Pendapatan di wilayah Kediri Raya dari sektor perpajakan didukung oleh tiga KPP Pratama, yakni:
- KPP Pratama Kediri: Rp479,66 miliar, dominan dari sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.
- KPP Pratama Pare: Rp964,91 miliar, didominasi sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib.
- KPP Pratama Tulungagung: Rp728,75 miliar, juga dominan dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tercatat Rp563,19 miliar, terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp301,20 miliar dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp261,98 miliar.
Pendapatan dari bea masuk mencapai Rp4,645 miliar, sementara penerimaan cukai memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp25.123,47 miliar.
Meski demikian, peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan utama yang memerlukan sinergi berbagai pihak. Upaya pemberantasan rokok ilegal dinilai penting untuk melindungi pelaku usaha rokok yang taat aturan serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.
“Kolaborasi dengan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memberantas rokok ilegal,” tegas Izma.***
Reporter: Ahmad Bayu Giandika
Editor: Hadiyin
