LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung perlu kembali meninjau ulang daftar belanja di berbagai sektor dan bidang guna meningkatkan efisiensi anggaran. Dalam implementasinya, penghematan akan dilakukan pada anggaran perjalanan dinas, rapat yang tidak mendesak, serta belanja daerah lainnya agar alokasi untuk infrastruktur tetap optimal di Tulungagung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Tri Hariadi, menjelaskan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 telah mulai berlaku sejak 22 Januari 2025. Berdasarkan inpres tersebut, terdapat tujuh poin instruksi yang ditujukan bagi instansi di tingkat pusat, provinsi, hingga daerah.
Selain itu, terdapat tiga aspek utama yang harus ditinjau kembali sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mendukung efisiensi anggaran tahun 2025. Beberapa di antaranya mencakup anggaran kementerian atau lembaga dalam APBN 2025, APBD 2025, serta transfer ke daerah dalam APBN 2025.
Tri Hariadi menegaskan bahwa secara umum, langkah efisiensi ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran atau anggaran guna mendukung program-program pemerintah pusat.
Terungkap! Begini Modus Sindikat Curanmor Tulungagung Jual Motor Hasil Curian
Menanggapi kebijakan ini, Tri mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan total anggaran belanja negara untuk tahun 2025 mencapai sekitar Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 256,1 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian atau lembaga, sementara Rp 50,595 triliun berasal dari transfer ke daerah.
Di Tulungagung sendiri, upaya efisiensi anggaran telah dilakukan sebelum Inpres ini diterbitkan, yang menunjukkan komitmen Pemkab Tulungagung dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Tri juga menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah kabupaten/kota akan mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Dalam praktiknya, efisiensi ini mencakup seluruh sektor tanpa pengecualian, termasuk sektor infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas utama. Penghematan anggaran di semua sektor tentu berdampak pada pemerintahan di tingkat bawah, khususnya di Kabupaten Tulungagung.
Polres Tulungagung Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2025, Ini 10 Pelanggaran yang Jadi Prioritas!
Menurut Tri pihaknya telah melakukan penghematan dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat yang tidak mendesak, serta belanja barang. Hasil efisiensi tersebut kemudian dialokasikan kembali ke sektor infrastruktur dengan tambahan anggaran mencapai Rp 30 miliar.
Langkah pengalihan anggaran ini telah dilakukan sejak pertengahan Januari 2025. Sementara itu, untuk efisiensi dalam APBD, Pemkab Tulungagung masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan.
