KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya mengalami kontraksi pada awal tahun ini, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Kepala KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, mengungkapkan bahwa sektor pendapatan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,45 persen, yang dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Hingga akhir Januari, total pendapatan yang terkumpul mencapai Rp2.189,70 miliar, terdiri dari perpajakan sebesar Rp2.156,76 miliar dan PNBP Rp32,93 miliar,” ujar Izma dalam konferensi pers ALCo Kediri Raya, Jumat (28/2/2025).
Baca juga : Tahun Ajaran Baru Dimulai, Lebih dari 100.000 Siswa Kembali ke Sekolah di Gaza
Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pendapatan pajak mengalami penurunan 10,15 persen, sedangkan sektor PNBP turun lebih dalam hingga 26,41 persen.
Berdasarkan data penerimaan pajak per wilayah, KPP Pratama Kediri mencatat pendapatan Rp38,13 miliar, KPP Pratama Pare sebesar Rp41,23 miliar, dan KPP Pratama Tulungagung menyumbang Rp37,04 miliar.
Sementara itu, dari sektor bea masuk dan cukai, pendapatan tercatat sebesar Rp2.052,03 miliar.
Baca juga : Efisiensi Anggaran, KPU Kota Blitar Kembalikan Dana Rp 3 Miliar ke Pemkot
Selain sektor pendapatan, belanja pemerintah di Kediri Raya juga mengalami kontraksi, terutama pada belanja pemerintah pusat. Hingga akhir Januari 2025, total belanja yang telah terealisasi mencapai Rp1.025,32 miliar, atau 11,93 persen dari total pagu Rp8.595,46 miliar.
Sedangkan komposisi realisasi belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp73,88 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp951,43 miliar
Meski terjadi kontraksi di sektor pendapatan dan belanja, kredit program pembiayaan bagi pelaku usaha justru menunjukkan tren positif. Kredit tersebut tumbuh 1 persen, dengan total 7.765 debitur dan nilai penyaluran mencapai Rp361,47 miliar.***
Reporter : Ahmad Bayu Giandika
Editor : Hadiyin
