LINGKARWILIS.COM – Pemerintah berhasil memulangkan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penipuan daring (online scamming) dari Myawaddy, Myanmar secara bertahap, mulai Selasa (18/3/2025) hingga Rabu (19/3/2025).
Proses pemulangan ratusan WNI ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu 400 orang pada tahap pertama pada Selasa, 18 Maret 2025, dan 154 orang pada tahap kedua pada Rabu, 19 Maret 2025.
Melansir dari laman Sekretariat Negara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemulangan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya.
Budi menyatakan bahwa selama menjadi korban TPPO, para WNI dipaksa bekerja di markas sindikat penipuan daring (online scamming).
Selama berada di dalam markas, mereka juga mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman pengambilan organ tubuh jika mereka gagal mencapai target yang ditetapkan oleh para pelaku.
Puan Maharani Resmi Sahkan RUU TNI, Apakah Kembali ke Orde Baru?
Tidak hanya itu, paspor mereka juga ditahan, dan mereka tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan pihak luar, termasuk keluarga.
Sebelum dipulangkan, pemerintah akan memastikan bahwa para WNI ini telah sepenuhnya pulih.
Sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, mereka akan ditempatkan sementara di penampungan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa proses pemulangan para WNI tidaklah mudah.
Hal ini mereka harus dievakuasi dari daerah konflik dan melintasi perbatasan antara Myanmar dan Thailand.
Selain itu, jumlah WNI yang cukup banyak juga menjadi salah satu kendala selama proses pemulangan.
Rencana kepulangan yang awalnya dijadwalkan dari Mae Sot, Thailand, terpaksa dipindahkan ke Bandara Don Mueang, Bangkok.
Sugiono juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi terpadu pemulangan WNI, yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan.
Sejumlah pihak tersebut mencakup kementerian dan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pemerintah Thailand dan Myanmar.
Sugiono juga menghimbau kepada para WNI yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur resmi serta lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming yang tidak jelas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kepulangan para WNI ini hingga mereka tiba di keluarga masing-masing.
Ia juga menyampaikan bahwa ratusan WNI tersebut akan didata serta menjalani berbagai pemeriksaan, mulai dari kondisi psikis hingga mental.
Selain itu, mereka juga akan mendapatkan program reintegrasi sosial dari Kementerian P2MI agar dapat kembali beradaptasi dengan masyarakat, termasuk pendampingan hukum untuk para korban.
Serikat Buruh Migran Indonesia Menyambut Baik Pemulangan WNI Korban TPPO
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyambut baik proses pemulangan ratusan WNI dari Myanmar yang menjadi korban eksploitasi dalam jaringan kejahatan online scam transnasional.
Pemulangan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, lembaga internasional, serta kelompok masyarakat sipil.
Namun, pemulangan ini juga menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam mencegah dan melindungi WNI dari tindak pidana perdagangan orang ke Myanmar, yang terus terjadi setiap tahun.
Korban dipaksa bekerja di pusat penipuan Myawaddy, Myanmar, yang merupakan bagian dari jaringan sindikat kriminal di Asia Tenggara.
Sindikat ini memperdagangkan ratusan ribu orang demi meraup keuntungan ilegal yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.
Sejak tahun 2022 hingga Februari 2025, SBMI telah menerima dan menangani 174 kasus WNI yang terjebak dalam kejahatan online scam di Myanmar.
Selain itu, SBMI bersama keluarga korban juga terus mengadvokasi kasus ini untuk mendorong pemerintah mengambil tindakan cepat dalam menyelamatkan dan memulangkan korban, serta memperkuat mekanisme pencegahan di Indonesia.
Respon Kepala Kepresidenan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto mengapresiasi kerja keras serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ia menyampaikan jika banyak korban yang terperangkap dalam janji pekerjaan dengan gaji tinggi yang ditawarkan melalui iklan di media sosial.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya keluarga dan anak-anak muda, agar lebih waspada terhadap modus penipuan semacam ini.
Penulis: Rafika Pungki Wilujeng
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
