LINGKARWILIS.COM – Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Tulungagung menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO). Kesulitan utama berasal dari metode para pelaku yang kerap memanfaatkan aplikasi dengan fitur anonimitas, sehingga sulit dilacak.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KBPPPA Tulungagung, Dwi Yanuarti, menyampaikan bahwa hingga tahun 2025 ini, sudah terdapat dua laporan kasus KBGO yang diterima pihaknya. Kedua korban merupakan perempuan, satu di antaranya masih berusia remaja, sementara satu lainnya sudah dewasa.
Penanganan terhadap kasus semacam ini diakui penuh kendala. Selain karena pelaku menyamarkan identitas dengan aplikasi anonim, pelacakan alamat IP perangkat yang digunakan juga tergolong sulit. Hal ini menyebabkan identifikasi pelaku menjadi hambatan utama dalam proses penanganan.
“Kasus KBGO ini cukup marak tetapi sulit ditangani. Itu karena para pelakunya menggunakan salah satu aplikasi yang membuat identitas pelakunya menjadi anonim dan alamat IP perangkat dari aplikasi itu sulit dilacak,” kata Dwi Yanuarti, Rabu (9/4/2025).
Jombang Siapkan Sekolah Rakyat untuk Siswa Kurang Mampu
Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 lalu, pihaknya menerima tiga laporan kasus KBGO yang menjerat remaja di Tulungagung. Namun dari ketiga kasus tersebut, hanya satu yang berhasil diproses secara hukum. Hal ini dimungkinkan karena pelaku adalah orang terdekat korban.
Dengan identitas pelaku yang sudah diketahui dan disertai bukti pemerasan yang kuat, kasus tersebut dapat segera ditangani dan proses pelaporan ke aparat penegak hukum bisa dilakukan lebih cepat. Dalam kasus tersebut, pelaku menggunakan ancaman penyebaran foto tidak senonoh sebagai cara memeras korban.
“Karena pelakunya sudah jelas dan bukti pemerasan lengkap, kami langsung melanjutkan kasus tersebut untuk dilaporkan ke pihak kepolisian,”** ungkapnya.
Selain tantangan teknis dalam mengungkap pelaku, Dwi juga menyebut hambatan lain berasal dari sisi korban. Mayoritas korban enggan terbuka dan tidak mau melapor, sehingga menyulitkan upaya penyelidikan. Bahkan, jumlah laporan yang masuk diyakini tidak mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Bupati Jombang Siap Hibahkan 10 Hektare Lahan Pemkab untuk Pembangunan PTN di Wonosalam
Meski menghadapi keterbatasan dalam proses hukum, Dinas KBPPPA tetap berkomitmen memberikan pendampingan psikologis bagi korban agar dapat pulih secara mental. Dukungan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dinas dalam membantu para penyintas kekerasan kembali menjalani kehidupan sosial secara stabil.
“Kami tidak bisa mengatakan bahwa KBGO di Tulungagung jumlahnya sedikit, karena bisa jadi banyak korban yang memilih untuk tidak melapor,” pungkasnya.
