LINGKARWILIS.COM – Situasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Tulungagung kian mengkhawatirkan. Kondisi ini memicu keprihatinan berbagai pihak yang kemudian menyuarakan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan melalui forum diskusi publik bertema “Tunas Muda Kartini: Peduli dan Lindungi Perempuan, Stop Pelecehan!”.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, seperti Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Ryo Pradana, Pakar Hukum Dr. Dian Ferricha, Direktur Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung Winny Isnaini, serta Psikolog Ifada Nur Rohmania. Masing-masing menyampaikan pandangannya tentang kondisi, tantangan, dan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan.
Winny Isnaini menyampaikan bahwa Tulungagung kini masuk kategori darurat kekerasan seksual. Menurutnya, yang membuat situasi ini makin genting adalah fakta bahwa banyak kasus justru terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti rumah, sekolah, atau komunitas sosial.
Ia menegaskan bahwa upaya perlindungan perempuan perlu dimulai dengan pendidikan sejak usia dini dan penciptaan ruang aman di seluruh aspek kehidupan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memutus rantai kekerasan seksual.
Kasus Pencabulan 12 Santri di Tulungagung, Pelaku Hadapi Pemeriksaan Psikologis
“Semua sektor seperti pendidikan, hukum, psikologi, dan advokasi masyarakat, harus serempak bekerjasama untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual,” kata Winny Isnaini, Senin (28/4/2025).
Sementara itu, dari perspektif hukum, Dr. Dian Ferricha menyoroti masih rendahnya keberanian korban untuk melapor. Ia menilai hal ini disebabkan oleh ketakutan terhadap stigma sosial dan kurangnya rasa aman terhadap sistem hukum yang ada.
Ia menekankan perlunya meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan, agar para korban memahami hak-haknya dan dapat memperjuangkannya secara berani.
“Kalau dari segi hukum, secara edukasi tentang penanganan atau prosedur hukum terhadap seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual ini masih kurang, sehingga banyak yang memilih untuk berdiam diri,” kata Dr. Dian Ferricha.
Program Sekolah Rakyat Segera Dimulai, Jombang Jadi Pilot Project Nasional
Dari pihak kepolisian, AKP Ryo Pradana menyatakan komitmennya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ia memastikan bahwa proses hukum akan tetap berjalan dan para korban mendapat perlindungan serta pendampingan yang layak.
“Kami minta masyarakat untuk tidak takut melapor, karena identitas korban akan selalu disamarkan demi menjaga privasi. Selain pendampingan hukum, kami juga memberikan pendampingan psikologis bagi para korban,” ujarnya.
Aspek psikologis korban pun menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Psikolog Ifada Nur Rohmania menjelaskan bahwa dampak kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyebabkan trauma mendalam secara psikologis. Banyak korban memilih menutup diri dan menarik diri dari lingkungan sosialnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif agar korban bisa merasa aman untuk berbagi pengalaman dan pulih secara bertahap.
“Disisi secara hukum harus tertangani, namun kondisi psikologis korban juga tidak bisa diabaikan, sehingga semua sektor harus bersama-sama untuk saling berkolaborasi,” pungkasnya.
