LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Jombang kini resmi menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Jombang Warsubi dan Kemensos berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).
Kesepakatan ini mencakup skema pinjam pakai aset milik daerah dan universitas untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan jaminan pendidikan kepada kelompok rentan, termasuk anak dari keluarga miskin dan anak-anak terlantar.
Polres Jombang Tanam Jagung Serentak Dukung Swasembada Pangan 2025
“Program Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab kenyataan bahwa masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum pernah sekolah atau putus sekolah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya bangunan semata, melainkan sistem terpadu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan potensi peserta didik.
“Di negeri yang besar, anak-anak tidak boleh kecil impian hanya karena miskin orang tuanya,” tegas Saifullah Yusuf.
Pelaksanaan tahap pertama program ini akan menyasar 100 titik di 87 kabupaten/kota di 29 provinsi. Sekitar 9.775 siswa ditargetkan akan mulai menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat mulai 14 Juli 2025, termasuk dari Kabupaten Jombang.
Arleyta Agil Rahmadania Remaja Jombang Raih 5th Runner-Up Indonesia’s Girl 2025 di Jakarta
Bupati Jombang Warsubi menyatakan kesiapan penuh daerahnya untuk mendukung program tersebut.
“Kami menyiapkan lahan dan aset daerah yang akan dimanfaatkan sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jombang. Kami ingin memastikan mereka tidak kehilangan harapan hanya karena keterbatasan ekonomi,” katanya.
Pemkab Jombang disebut telah merenovasi bangunan sesuai standar dari Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Selain itu, pembangunan gedung baru dengan luas 5,2 hektare telah dirancang lengkap dengan asrama, fasilitas olahraga, ruang makan, dan teknologi digital seperti smartboard dan komputer.
“Saya sangat mendukung program ini karena selain menjamin kebutuhan siswa, program Sekolah Rakyat juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi lokal,” lanjut Warsubi.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa program ini akan ikut memberdayakan para orang tua siswa melalui pelatihan wirausaha, bantuan rumah layak huni, dan revitalisasi lingkungan permukiman.
Pemkab juga telah menyiapkan lokasi cadangan di Terminal Kargo, Desa Tunggorono, yang sudah diverifikasi oleh Kementerian PUPR.
Pengajar Sekolah Rakyat di Jombang akan direkrut dari kalangan ASN dan PPPK lintas kementerian dengan seleksi ketat.
“Pengajarnya juga tidak main-main,” ujarnya menegaskan.
Program ini dijalankan sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan serta Inpres 4/2025 mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Reporter: Agung Pamungkas
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
