Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Perkembangan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan. DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah daerah segera mencari solusi, terutama terkait kendala penyediaan lahan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu menjalin komunikasi lebih intens dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mempercepat realisasi program tersebut.
Menurutnya, persoalan lahan yang hingga kini belum terselesaikan menjadi faktor utama terhambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut.
“Pemkab harus segera berkoordinasi dengan Pemprov, apakah tersedia lahan yang bisa dimanfaatkan atau ada alternatif solusi lain,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Baca juga : Stok Darah PMI Kabupaten Kediri Capai 480 Kantong, Dinilai Masih Aman Pasca Lebaran
Selain mendorong koordinasi lintas pemerintah, DPRD Jawa Timur juga mengambil langkah inisiatif dengan mengalokasikan anggaran pengawasan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dukungan anggaran ini diharapkan mampu membantu kelancaran pelaksanaan program.
Meski demikian, ia mengakui bahwa di tingkat pusat belum terdapat alokasi anggaran khusus bagi Dinas Sosial untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Jairi juga menyoroti kebutuhan tenaga psikolog dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia menilai keberadaan guru bimbingan konseling saja belum cukup untuk menangani siswa dengan latar belakang yang beragam.
Menurut perhitungannya, satu Sekolah Rakyat dengan sekitar 100 siswa setidaknya membutuhkan 10 tenaga psikolog, dengan rasio pendampingan 1:10.
“Pendampingan tidak cukup hanya oleh guru BK, tetapi harus melibatkan psikolog. Setiap anak memiliki latar belakang dan persoalan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan khusus,” jelasnya.
Baca juga : Mas Dhito Tinjau Progres Rehabilitasi Gedung Pemkab Kediri
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia mendorong adanya kerja sama antara Sekolah Rakyat dengan perguruan tinggi setempat guna menyediakan tenaga profesional di bidang psikologi.
DPRD Jawa Timur berharap berbagai kendala yang ada dapat segera diatasi, sehingga program Sekolah Rakyat di Tulungagung dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
