WASHINGTON, LINGKARWILIS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang terbaru antara AS dan Indonesia, yang disebutnya sebagai langkah strategis hasil komunikasi langsung dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kesepakatan luar biasa baru saja kami capai dengan Indonesia. Saya langsung berbicara dengan Presiden mereka yang sangat dihormati,” tulis Trump melalui akun media sosial Truth Social @realDonaldTrump, Selasa (15/7/2025).
Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat sepakat untuk menurunkan tarif impor atas produk asal Indonesia menjadi 19 persen. Meski tetap dikenakan bea masuk, tarif baru ini lebih rendah dari angka sebelumnya, yakni 32 persen.
Baca juga : Rumah Sakit di Gaza Lumpuh Akibat Krisis Bahan Bakar, Nyawa Pasien Kritis Terancam
Sebaliknya, Trump menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan tarif atas barang ekspor dari Amerika yang masuk ke pasar domestiknya. Langkah ini diklaim sebagai upaya meningkatkan hubungan dagang bilateral yang lebih seimbang.
Trump menyoroti komoditas unggulan Indonesia, seperti tembaga, yang dinilainya memiliki kualitas tinggi dan penting bagi industri AS. Ia menyiratkan kemungkinan produk tersebut akan mendapatkan perlakuan khusus, seperti keringanan tarif atau bahkan bebas bea masuk.
Sebelumnya, Presiden Trump telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo pada 7 Juli 2025, yang berisi pemberitahuan bahwa tarif 32 persen akan diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia mulai 1 Agustus. Namun, langkah negosiasi intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil membuka jalur diplomatik yang menghasilkan kebijakan baru.
Baca juga : Hamas Siap Bebaskan 10 Sandera, Peluang Gencatan Senjata di Gaza Semakin Besar
Pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari kesepakatan, berkomitmen meningkatkan nilai impor dan investasi ke AS sebesar 34 miliar dolar AS, atau sekitar Rp551 triliun.
Tak hanya Indonesia, sejumlah negara ASEAN seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia juga terkena kebijakan tarif impor tinggi dari AS dalam kebijakan dagang yang lebih protektif belakangan ini.***
Editor : Hadiyin
