LINGKARWILIS.COM – Jaringan Gusdurian Indonesia secara tegas menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dilansir dari laman Minanews, sikap tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, pada Senin (2/2). Menurutnya, forum tersebut sarat kepentingan politik Amerika Serikat dan tidak merefleksikan prinsip keadilan bagi rakyat Palestina yang menjadi korban utama konflik.
Alissa menilai pembentukan Board of Peace sejak awal menunjukkan dominasi kuat Amerika Serikat, sementara keterlibatan pihak Palestina sangat minim dan tidak substantif. Ia menegaskan bahwa tidak ada perwakilan resmi rakyat Palestina dalam struktur dewan tersebut, sehingga arah perdamaian yang ditawarkan dinilai tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Selain itu, Gusdurian juga menyoroti absennya landasan hukum internasional yang jelas bagi keberadaan Board of Peace. Mereka khawatir forum ini justru berpotensi menggerus peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga multilateral utama dalam penyelesaian konflik global, termasuk konflik Palestina-Israel.
Baca juga : DPRD Kabupaten Kediri Jadwalkan RDP Bahas Proyek Pasar Ngadiluwih yang Molor
Menurut Gusdurian, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bukan hanya berisiko memberikan legitimasi terhadap agenda yang dianggap bias, tetapi juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara. Mereka merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan, serta Pasal 11 UUD 1945 yang mengharuskan persetujuan DPR untuk perjanjian internasional yang berdampak luas.
Dalam pernyataannya, Gusdurian turut mengajak masyarakat sipil untuk terus mengawal kebijakan luar negeri Indonesia agar tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan komitmen historis bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Board of Peace sendiri diluncurkan pada 22 Januari 2026 di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Inisiatif ini diklaim sebagai upaya diplomatik global untuk mendorong perdamaian dan rekonstruksi di wilayah konflik, termasuk Gaza.
Namun, di berbagai negara, keikutsertaan dalam forum ini menuai kritik karena dinilai berpotensi mengurangi peran PBB serta menjadi alat kepentingan politik negara besar, khususnya Amerika Serikat.
Baca juga : Polres Kediri Sita 26 Motor Diduga Dipakai Balap Liar, Sebagian Besar Pelajar
Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace juga telah memicu perdebatan di dalam negeri, melibatkan berbagai kalangan masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil.***
Editor : Hadiyin
