LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Pusat telah menetapkan skema permodalan bagi Koperasi Merah Putih melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. Aturan ini menjadi acuan awal dalam pelaksanaan pembiayaan koperasi di seluruh Indonesia.
Namun, hingga kini belum ada koperasi di Tulungagung yang mengakses fasilitas tersebut karena masih menunggu regulasi pelaksana yang lebih rinci.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Tulungagung, Slamet Sunarto menjelaskan bahwa PMK tersebut diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada Senin (21/7/2025).
Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa bank dapat menyalurkan pinjaman kepada Koperasi Merah Putih sebagai bentuk dukungan permodalan.
Hilda Daningtyas Terpilih Pimpin IJTI Malang Raya, Teguhkan Komitmen “Bangkit Bersama”
“Namun pengajuan pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan dari kepala desa atau lurah setempat, melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan,” terang Slamet, Selasa (5/8/2025).
PMK 49/2025 menetapkan bahwa pinjaman yang bisa diajukan maksimal mencapai Rp3 miliar dengan jangka waktu pelunasan selama enam tahun atau 72 bulan. Selain itu, aturan juga mengatur soal jaminan atas pinjaman tersebut.
Bagi koperasi di wilayah desa, jaminannya menggunakan Dana Desa (DD), sedangkan koperasi di wilayah kelurahan dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Jika terjadi gagal bayar, kekurangan cicilan akan ditutup sementara oleh dana tersebut.
“Jika Koperasi Merah Putih tidak bisa membayar cicilan pinjaman, maka sementara kekurangannya ditutup menggunakan DD atau DAU, tergantung wilayah koperasi tersebut,” ungkap Slamet.
Empat Kali Beraksi! Pelaku Curanmor di Malang Akhirnya Ditangkap
Meski regulasi teknis permodalan telah ditetapkan, pihak Dinkop UM Tulungagung mengaku belum bisa menyosialisasikan skema ini kepada koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan.
Hal ini dikarenakan belum terbitnya aturan pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa.
“Karena ini menyangkut penggunaan dana desa dan DAU, kami masih menunggu regulasi pendukung dari Permendagri dan Permendes agar pelaksanaannya benar-benar jelas dan legal,” tandasnya.
Hingga kini, Koperasi Merah Putih di Tulungagung masih memilih menunggu kejelasan lebih lanjut sebelum mengajukan pinjaman.
Sementara itu, pemerintah daerah siap melakukan sosialisasi begitu seluruh peraturan pelaksana telah dirilis oleh pemerintah pusat.
