LINGKARWILIS.COM – Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pati (Plt Sekda Pati), Riyoso terekam video sedang adu mulut dengan massa aksi tolak kenaikan PBB (Pajak Bumi dan bangunan) 250 persen pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Dalam video yang beredar itu, suasana tampak panas antara Sekda Pati dengan anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang tidak terima hasil donasi dari masyarakat untuk aksi demo disita Satpol PP.
Adu mulut ini bermula saat Satpol PP berusaha membubarkan penggalangan dana aksi demo menolak kenaikan PBB di sekitar Alun-Alun Pati dengan menyita barang hasil donasi seperti minuman.
Massa merasa kesal dengan tindakan tersebut hingga menaiki truk Satpol PP yang sedang berjalan sambil mengambil kembali dus-dus air mineral dengan cara dilemparkan.
TMMD Jombang Bawa Berkah, Pendapatan Penyeberang Sungai Brantas Naik Dua Kali Lipat
Pengambilan barang donasi berlangsung memanas, dimana perwakilan Korlap Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terus melontarkan beberapa pernyataan pada Sekdes Pati.
“Apa salah kami apa, kami di sini mau menyalurkan aspirasi. Jangan semena-mena. Aku tidak takut” Jelas Korlap pada Sekda Pati dengan nada tegas dan lugas.
Massa dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 13 Agustus 2025, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat.
Kebijakan tersebut merupakan hasil dari rapat intensifikasi pajak yang digelar di Kantor Bupati Pati.
Hilda Daningtyas Terpilih Pimpin IJTI Malang Raya, Teguhkan Komitmen “Bangkit Bersama”
Rapat itu melibatkan para camat dan anggota Pasopati (Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati), dengan tujuan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Melalui situs resmi Humas Pemkab Pati, Bupati Sudewo menjelaskan bahwa penyesuaian tarif PBB-P2 2025 merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik di wilayah Pati.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan optimalisasi sektor pajak, sambil membandingkan kondisi Pati dengan daerah tetangga seperti Jepara, Kudus, dan Rembang yang dinilai lebih progresif dalam hal pendapatan pajak.
Namun, pernyataan itu tak serta-merta meredam keresahan publik. Justru, kebijakan ini langsung menuai kritik keras.
Gelombang penolakan juga merambah ke media sosial. Tagar terkait penolakan PBB dan nama Bupati Sudewo sempat menjadi trending topic lokal di wilayah Pati, memperlihatkan tingginya respons masyarakat terhadap isu ini.
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya