PONOROGO, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus berupaya maksimal dalam memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi serapan anggaran DBHCHT telah mencapai 30,5 persen dari total alokasi sebesar Rp 46 miliar.
Meski belum mencapai separuh dari total pagu, capaian ini mengantarkan Ponorogo ke posisi 10 besar dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam hal penyerapan DBHCHT. Pemkab optimistis mampu meningkatkan serapan hingga menembus 95 persen pada akhir tahun.
Komitmen percepatan realisasi anggaran ditegaskan dalam forum sosialisasi dan evaluasi yang digelar bersama Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur di Hotel Amaris Ponorogo, Selasa (5/8/2025). Kegiatan ini menghadirkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu dana DBHCHT.
Rizky Wahyu Nugroho, perwakilan dari Sekretariat DBHCHT Ponorogo, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antar OPD terkait strategi akselerasi serapan anggaran.
Baca juga : Semampir Jadi Titik Tanam Jagung Serentak di Kediri, Pondok Pesantren Didorong Jadi Motor Ketahanan Pangan
“Kami evaluasi capaian semester pertama dan rumuskan langkah konkret untuk semester dua. Harapannya, anggaran DBHCHT bisa dimanfaatkan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sesuai PMK Nomor 72 Tahun 2024, DBHCHT di Ponorogo didistribusikan ke delapan OPD. Jika ada perangkat daerah yang belum mampu menyerap anggaran secara maksimal, Pemkab membuka opsi pergeseran anggaran antar OPD agar pelaksanaan program tetap berjalan.
Sektor kesehatan menjadi penyerap terbesar pada semester pertama, dengan realisasi sekitar 48 persen melalui Dinas Kesehatan. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami tak hanya mengejar angka serapan, tapi juga menekankan dampak dan manfaat kegiatan yang dibiayai DBHCHT,” jelas Rizky.
Baca juga : Gas LPG 3 Kg Langka! Pedagang Nasi Pecel di Kediri Mengeluh
Diskusi dalam forum ini juga membahas aspek teknis seperti pelaporan, mekanisme realisasi program, serta tantangan di lapangan. Seluruh peserta diberi ruang untuk bertanya langsung kepada narasumber dari Pemprov Jatim.
Rizky optimis, melalui koordinasi lintas OPD dan pengawasan ketat, Ponorogo mampu masuk lima besar dalam capaian serapan DBHCHT se-Jawa Timur.
“Kita ingin pengelolaan DBHCHT lebih terarah, akuntabel, dan berdampak nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.***
Reporter : Sony Prasetyo
Editor : Hadiyin
